Harapan dari itu untuk mengurangi impor aspal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah mulai mencoba penggunaan Aspal Buton (Asbuton) dengan skema A30 dalam program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor.

Dody mengatakan penggunaan Asbuton pada program tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas pemanfaatan material konstruksi dalam negeri secara bertahap, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan teknologi dan efisiensi biaya pembangunan.

"Harapan dari itu untuk mengurangi impor aspal," kata Dody seusai Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan penggunaan Asbuton dilakukan melalui skema A30, yakni substitusi aspal konvensional dengan Asbuton olahan sebesar 30 persen.

Dody menyebut penggunaan Asbuton secara penuh masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut, terutama dari sisi teknologi pengolahan dan harga material yang dihasilkan.

"Kalau seratus persen agak-agak tergantung teknologi, karena kan sebenarnya seratus persen pun hari ini sudah ada, cuma harganya masih kemahalan," ujar dia.

Oleh karena itu, ia menegaskan peningkatan penggunaan Asbuton tidak boleh menyebabkan biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan menjadi lebih mahal dibandingkan penggunaan aspal yang selama ini dipakai.

Dody berharap pengembangan dan pemanfaatan material tersebut dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif, dengan potensi penurunan hingga 10–20 persen.

"Tapi kalaupun enggak bisa, semahal-mahalnya sama dengan apa, harga aspal hari ini," ucapnya.

Ia menekankan bahwa pengurangan ketergantungan terhadap aspal impor merupakan proses bertahap. Karena itu, pemerintah belum menargetkan penghentian seluruh impor aspal pada tahun ini.

Dody juga belum merinci ruas jalan daerah yang menjadi lokasi uji coba Asbuton, volume material yang digunakan, maupun waktu evaluasi hasil penerapannya.

Sebelumnya, Kementerian PU telah menerbitkan Peraturan Menteri PU Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, yang berlaku sejak 26 Mei 2026.

Regulasi tersebut mengatur penggunaan Asbuton olahan, pembinaan teknis, pengadaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pemberian insentif guna mendukung pemanfaatan material konstruksi dalam negeri.

Kementerian PU juga menetapkan Keputusan Menteri PU Nomor 6950/KPTS/Mn/2026 yang mengatur tahapan penggunaan Asbuton olahan dalam pembangunan dan preservasi jalan untuk periode 2026–2029.

Pada Juli 2026, Kementerian PU telah mengumumkan penerapan campuran A30 pada sejumlah ruas jalan tol strategis. Penggunaan dalam program Inpres Jalan Daerah menjadi bagian dari perluasan penerapan kebijakan tersebut.

Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian PU pada April 2026, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih berasal dari impor, sedangkan aspal minyak dalam negeri menyumbang 18 persen dan Asbuton olahan sekitar 4 persen.

Kebutuhan aspal nasional pada 2024 tercatat mencapai 1,056 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 1,5 juta ton per tahun seiring kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Kementerian PU sebelumnya juga memperkirakan peningkatan pemanfaatan Asbuton berpotensi menghemat devisa hingga Rp4,08 triliun per tahun serta menambah penerimaan pajak domestik sekitar Rp1,6 triliun per tahun.

Baca juga: HKA percepat pemanfaatan aspal Buton untuk infrastruktur nasional

Baca juga: Menteri PU targetkan aturan Asbuton rampung dalam dua pekan

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Aria Ananda

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira