Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam melakukan normalisasi sungai serta pembenahan daerah muara guna mengurangi risiko banjir.

Dody menjelaskan Kementerian PU memprioritaskan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana, sedangkan daerah lainnya diarahkan pada langkah pencegahan melalui normalisasi sungai, pembenahan muara, dan penataan bantaran.

"Tentunya PU enggak bisa kerja sendiri, harus dibantu," kata Dody dalam Executive Breakfast Meeting IKA Fikom Unpad di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kerja sama tersebut diperlukan untuk mengatasi pendangkalan dan penyempitan sungai yang dapat mengurangi kapasitas aliran air, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Menurut dia, sedimentasi yang menumpuk di dasar sungai menyebabkan kedalaman alur berkurang sehingga kemampuan sungai mengalirkan air menjadi terbatas dan berpotensi meningkatkan risiko luapan.

Karena itu, Kementerian PU mengarahkan penanganan sungai di wilayah yang tidak terdampak bencana pada kegiatan pencegahan untuk menjaga kapasitas aliran air.

"Sungai kita normalisasi, muara-muara kita benahi," ujar dia.

Selain mengatasi sedimentasi, Dody menilai penataan bantaran sungai juga diperlukan untuk mempertahankan lebar alur agar tidak semakin menyempit akibat pemanfaatan ruang di sekitarnya.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian PU mulai berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai penanganan bangunan nonpermanen di bantaran sungai sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi aliran air.

Ia mencontohkan kondisi sungai yang ditemuinya ketika melakukan peninjauan bersama Gubernur Banten, saat pendangkalan dan penyempitan alur sama-sama menjadi perhatian.

Dody bersama Gubernur Banten Andra Soni menyusuri Kali Angke pada 30 Oktober 2026 sepanjang sekitar 3,5 kilometer (km), dari kawasan Ciledug Indah 2 di Kota Tangerang hingga Bendung Polor di Jakarta Barat.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan yang memengaruhi aliran sungai dan berpotensi memperburuk banjir di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Dody menjelaskan penanganan sungai dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan pelaksanaan di lapangan.

Ia memberikan contoh normalisasi sepanjang 100 meter sebagai langkah yang tetap dapat dikerjakan meskipun belum mencakup keseluruhan alur.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU juga memerlukan dukungan TNI, Polri, dan masyarakat sekitar karena sejumlah pekerjaan penanganan sungai membutuhkan tenaga dalam jumlah besar.

"Karena tadi itu, prinsip saya, dan juga arahan dari Pak Presiden, manakala PU bekerja itu masyarakat sekitar harus dilibatkan sebanyak-banyaknya sehingga kemudian kemiskinan atau pengangguran bisa ditekan semaksimalnya," ujar dia.

Sebagai contoh kerja sama pemerintah pusat dan daerah, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) pada Juni 2026 melaksanakan normalisasi Kali Sultan Karangantu di Kota Serang, Banten, sepanjang sekitar 1,6 kilometer hingga muara sungai.

Pekerjaan tersebut mencakup pengerukan sedimentasi dan pembersihan hambatan alur untuk mengurangi risiko banjir sekaligus memperlancar akses kapal nelayan. BBWS C3 memperkirakan volume sedimen yang perlu diangkat mencapai sekitar 100 ribu meter kubik.

Sementara itu, dalam penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah pada 9 November 2026 melaporkan sebanyak 38 muara sungai terdampak, dengan tujuh muara selesai ditangani, 11 dalam pengerjaan, dan 20 lainnya belum ditangani.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Aria Ananda

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira