Menteri PKP: Standardisasi produk buat UMKM perumahan naik kelas

Kita bisa berhasil, kalau UMKM itu bisa turut naik kelas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, standardisasi produk buatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor perumahan akan turut mendorong peningkatan kelas dari usaha tersebut.

“Saya tidak mau membuat UMKM itu manja. Jangan kita sudah kasih pekerjaan, tapi produknya tidak bagus, nanti masyarakat yang menerima (kurang senang), karena tidak tanggung jawab dengan kualitasnya (yang kurang baik),” kata Menteri PKP di Jakarta, Kamis.

“Dua-duanya harus happy. UMKM happy mendapatkan kerjaan dan order, rakyat yang menerima (produk seperti misalnya) genteng, juga happy,” ujarnya menambahkan.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, untuk mewujudkan hal tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak.

Ia mencontohkan Gerakan Gentengisasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 8 November mendatang.

Peluncuran tersebut akan mendistribusikan sekitar 2,4 juta keping genteng (setara dengan 600 truk) dari sentra industri genteng Jatiwangi untuk mendukung program perumahan rakyat dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat.

Lebih lanjut, Menteri PKP mengatakan bahwa program seperti ini diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui pemanfaatan genteng produksi UMKM lokal sekaligus memperkuat daya saing industri genteng dalam negeri.

“Kita bisa berhasil, kalau UMKM itu bisa turut naik kelas,” ujar Ara.

Selain itu, Menteri PKP menekankan bahwa pemberdayaan UMKM perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu produk.

Seluruh genteng yang digunakan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan agar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mendorong pengrajin dan pelaku usaha lokal untuk terus meningkatkan kapasitas produksinya.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar seluruh tahapan pelaksanaan gentengisasi dilakukan secara terukur, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperhatikan kesiapan produksi dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Baca juga: Menteri PKP: Pemerintah terus berkomitmen wujudkan rumah layak huni

Baca juga: Menteri PKP percepat penyaluran KUR Perumahan hingga akhir tahun 2026

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.