Menteri PKP dorong rumah subsidi berkualitas dan rusun perkotaan

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong peningkatan kualitas rumah subsidi sekaligus pengembangan rumah susun (rusun) subsidi sebagai alternatif hunian layak bagi masyarakat perkotaan.

Maruarar saat menghadiri Gebyar Rumah Subsidi dan Akad Perdana BTN Homepower di Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, menekankan pentingnya komitmen pengembang dalam menyediakan hunian yang berkualitas dan siap ditempati masyarakat.

Menurut dia, penyediaan rumah subsidi tidak cukup hanya dengan memberikan kemudahan pembiayaan, tetapi juga harus memastikan kualitas bangunan, kenyamanan penghuni, serta pelayanan yang transparan kepada konsumen.

Ia mengatakan pemerintah terus memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui berbagai kebijakan, termasuk subsidi bunga kredit pemilikan rumah dan pembebasan sejumlah biaya perizinan.

"Bagi yang belum punya rumah, rumah subsidi. Apa yang disubsidi? Bunganya 5 persen setahun, DP-nya 1 persen, ada asuransi," kata Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan.

Ara menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki hunian layak dengan biaya yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, Kementerian PKP juga mendorong pengembangan rumah susun subsidi sebagai alternatif untuk menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk.

Menurut dia, persoalan hunian di kawasan perkotaan masih menjadi tantangan karena terdapat rumah dengan luas terbatas yang dihuni beberapa keluarga sekaligus.

"Di daerah-daerah padat itu kayak di Jakarta, banyak sekali satu rumah bisa tiga keluarga. Saya banyak sekali menemukan satu rumah yang sangat sempit bisa tiga keluarga atau tiga generasi, bahkan empat generasi pun ada," ujar dia.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjalankan kebijakan perumahan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian sertifikat tanah gratis, hingga penyediaan pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Ara menegaskan berbagai program tersebut dijalankan secara terpadu agar masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah serta kemampuan ekonomi yang lebih baik.

"Rumahnya diperbaiki, sertifikatnya diberikan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ekonominya diperbaiki," katanya.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bogor, Ara juga mengapresiasi kolaborasi BTN dan Pesona Kahuripan Group melalui program BTN Homepower yang memberikan akses pembiayaan tambahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah setelah proses akad kredit.

Ia berharap kerja sama pemerintah, perbankan, dan pengembang dapat terus diperkuat untuk memperluas penyediaan hunian terjangkau sekaligus memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.