Menteri Nusron: Kejahatan alih fungsi lahan harus jadi perhatian

Jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus dan kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada penguasaan tanah tapi juga masuk dalam penggunaan atau fungsinya

Surakarta, Jateng (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan penanganan tindak pidana pertanahan tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga harus menyentuh aspek penggunaan tanah atau alih fungsi tanah.

"Jadikan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus dan kejahatan pertanahan tidak hanya berhenti pada penguasaan tanah tapi juga masuk dalam penggunaan atau fungsinya," kata Nusron dalam keterangannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut dia, dari sisi penggunaan tanah hingga saat ini, terdapat 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang karena dialihfungsikan sepihak dari lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri dan peruntukan lainnya.

Nusron mengatakan bahwa ketika kejahatan alih fungsi lahan tidak menjadi perhatian maka nantinya lahan persawahan atau perkebunan semakin habis.

Baca juga: Menteri Nusron sebut lahan pangan dan pertanian berkelanjutan surplus

Baca juga: ATR/BPN: Pencabutan HGU 11 perusahaan dibagi menjadi lima kategori

"Kalau sudah sawahnya habis, kita nanti sangat tergantung dengan impor, kalau pangan kita tergantung dengan impor maka kemandirian kita, nasib kita digantung. Tergantung negara asing," ujarnya.

Untuk memastikan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan berjalan baik, Menteri Nusron mengingatkan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI meningkatkan intensitas koordinasi dan kolaborasi.

"Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini," katanya.

Selain itu, Nusron menambahkan bahwa upaya pencegahan tindak pidana pertanahan harus dimulai dari hulu. Sebelum sampai di hilir ke Kementerian ATR/BPN.

Karena para kepala desa dan perangkat di hulu memiliki peran dalam penerbitan dokumen atau surat keterangan yang berkaitan dengan pertanahan.

"Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya gimana," katanya menambahkan.

Baca juga: Nusron minta pejabat baru dapat melayani masyarakat dengan baik

Baca juga: Menteri Nusron: Penyelesaian konflik agraria akan lebih cepat

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.