Menteri Maman dorong pemerataan akses kredit UMKM hingga luar Jawa

Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan agar mampu memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong pemerataan akses kredit bagi pelaku UMKM hingga ke luar Jawa agar kesempatan memperoleh pembiayaan dan pendampingan usaha merata di Indonesia.

“Indonesia tidak hanya di Jawa, tapi Indonesia terdiri dari berbagai macam ragam dan luas wilayah yang cukup luar biasa besarnya,” kata Maman di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Maman menegaskan, luasnya wilayah Indonesia dan beragamnya karakteristik daerah membutuhkan kebijakan pemberdayaan yang mampu menjangkau pelaku usaha hingga ke berbagai wilayah.

Menurut dia, prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam memperluas akses pemberdayaan UMKM.

Baca juga: Maman Abdurrahman tegaskan pembiayaan UMKM berorientasi pada hasil

Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha di berbagai daerah memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan memperoleh dukungan pengembangan usaha.

Salah satu langkah yang didorong Kementerian UMKM adalah pengembangan platform digital Sapa UMKM. Platform tersebut dirancang untuk mengintegrasikan layanan peningkatan kapasitas usaha, legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pembiayaan, hingga akses pasar dalam satu ekosistem.

Maman mengatakan, integrasi layanan itu nantinya juga akan melibatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat koordinasi pelayanan kepada pelaku usaha.

“Kami mencoba mendorong menyiapkan ekosistem pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah yang menghubungkan peningkatan usaha, legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pembiayaan hingga akses pasar bagi UMKM di dalam satu platform digital yang sudah kita launching yang bernama Sapa UMKM,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah turunkan bunga kredit perempuan prasejahtera jadi 8 persen

Ia menjelaskan, pendekatan terpadu diperlukan karena kebutuhan pelaku UMKM berbeda-beda, bergantung pada kondisi usaha, kapasitas pengelolaan, dan akses terhadap fasilitas pendukung di daerah masing-masing.

Selain pengembangan platform digital, pemerintah juga mendorong penguatan pendampingan bagi pengusaha mikro perempuan melalui program Laksmi (Langkah Akselerasi Kapasitas Usaha Mikro Inklusif) serta bursa wirausaha unggulan.

Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan peluang pembiayaan dan mitra bisnis.

Maman menilai pemerataan pemberdayaan tidak cukup dilakukan hanya dengan menyediakan akses modal. Pelaku usaha juga membutuhkan pendampingan agar mampu memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan menjadi bagian penting untuk memastikan program pemberdayaan dapat menjangkau pelaku UMKM sesuai kebutuhan mereka.

Baca juga: Menteri UMKM: KUR menembus Rp262 triliun, jangkau lebih 4 juta debitur

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.