Menperin jalankan kebijakan sesuai sektor jaga momentum pertumbuhan

Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan pemerintah menjalankan kebijakan industri berdasarkan persoalan dan karakteristik masing-masing sektor guna menjaga momentum pertumbuhan industri nasional.

Menurut Sarmuji, penyusunan kebijakan harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan dunia industri.

"Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam pernyataan tertulisnya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11), dia berharap dapat merumuskan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan dunia industri melalui pemahaman yang tepat terhadap persoalan serta kondisi dan karakteristik masing-masing sektor.

“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Sarmuji juga memaparkan kinerja industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pada triwulan III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

Pada periode yang sama, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), atau senilai Rp1.295,5 triliun.

Dari sisi investasi, realisasi investasi industri pengolahan pada triwulan III 2026 mencapai Rp246,9 triliun atau 46,70 persen dari total investasi nasional. Sektor tersebut juga menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Mei 2026.

Sementara itu, ekspor industri pengolahan sepanjang Januari hingga September 2026 mencapai 182,83 miliar dolar AS, atau berkontribusi 82,64 persen terhadap total ekspor nasional.

Pertumbuhan positif juga terjadi pada sebagian besar subsektor industri. Pada triwulan III 2026, sebanyak 14 dari 15 subsektor industri pengolahan mencatatkan pertumbuhan positif.

Industri furnitur tumbuh 12,68 persen, diikuti industri logam dasar sebesar 9,94 persen, industri kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,10 persen.

Selain itu, industri makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, sedangkan industri tekstil dan pakaian jadi mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,22 persen.

Meski mencatatkan kinerja positif, pemerintah tetap mencermati sejumlah tantangan yang dihadapi industri, mulai dari persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, biaya logistik, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga kebutuhan modernisasi teknologi dan penguatan struktur industri dari hulu ke hilir.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjalankan sejumlah kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

Dalam memperkuat pasar domestik, pemerintah mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).

Sementara untuk mendukung ketersediaan energi dan bahan baku, pemerintah menjalankan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Penguatan struktur industri dilakukan melalui hilirisasi untuk menghubungkan industri hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui program Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Adapun bagi industri kecil dan menengah (IKM) serta industri padat karya, Kemenperin memperkuat keterlibatan IKM dalam rantai pasok industri besar melalui kemitraan. Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi industri padat karya melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi industri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.