Menlu Turki dorong penyelesaian diplomatik konflik Timteng, Ukraina

Ankara (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan akan menyerukan kepada komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel serta mendorong penyelesaian diplomatik atas konflik di Timur Tengah dan Ukraina.

Seruan itu akan dia sampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri G20 mendatang di Atlanta, Amerika Serikat, menurut seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Turki kepada RIA Novosti pada Kamis.

"Fidan akan menekankan pentingnya meningkatkan tekanan internasional terhadap Israel, mengingat serangan yang terus berlangsung dan sikap Israel yang tidak menunjukkan kompromi menghambat upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza," kata sumber tersebut.

Diplomat tertinggi Turki itu juga berencana menyampaikan bahwa Ankara berkepentingan untuk menyelesaikan perbedaan antara Amerika Serikat dan Iran melalui dialog dan diplomasi.

Menurut sumber tersebut, permusuhan yang terus berlanjut justru memperburuk ketidakstabilan di kawasan.

Fidan juga akan menyoroti dampak negatif serangan terhadap kapal dan infrastruktur energi di Laut Hitam, Selat Hormuz, Selat Bab el-Mandeb, serta kawasan Teluk Persia.

Serangan tersebut mengancam ketahanan energi dan pangan global, sekaligus mengganggu perdagangan internasional, kata sumber itu.

"Dalam pernyataannya, Fidan juga akan menyoroti risiko yang terkait dengan meluas dan meningkatnya eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina. Ia akan menyampaikan bahwa Turki terus menjalin komunikasi dengan kedua belah pihak untuk memulihkan keamanan di Laut Hitam," imbuh sumber tersebut.

Pertemuan para menteri luar negeri G20 akan berlangsung di Atlanta pada 30–31 Oktober.

Fidan dijadwalkan berbicara dalam sesi yang membahas ketegangan geopolitik, energi, dan rantai pasok.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti

Penerjemah: Katriana
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.