Menkum: Kerja sama penyiapan SDM bidang sains-teknologi harus dibangun

Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan kerja sama penyiapan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains dan teknologi untuk mendukung ekosistem inovasi nasional harus dibangun agar Indonesia menjadi kuat.

Dalam Forum Bisnis Paten Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa, dia mengatakan di Asia Tenggara, Indonesia hanya mencatatkan kurang lebih sekitar 22 persen alumni perguruan tinggi yang mengambil bidang Sains, Teknologi, Teknik/Rekayasa dan Matematika (STEM).

"Kita tertinggal dari Malaysia yang angkanya sudah mencapai 40 persen sampai 43 persen alumni dari perguruan tingginya yang mengambil jurusan STEM. Kita juga tertinggal dari Singapura dengan 36 persen jumlah mahasiswa mereka yang mengambil STEM," ujar Supratman.

Maka dari itu, dirinya berharap ke depannya ekosistem sains dan teknologi tidak hanya ditingkatkan di hulu, tetapi juga dari hilir.

Baca juga: Menkum minta Ditjen PP kaji konsekuensi revisi UU Peradilan Militer

Dikatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp10 triliun pada 2026 untuk mendukung kegiatan berbasis kekayaan intelektual, termasuk pembiayaan bagi inventor (penemu) dan lembaga riset.

Dengan demikian, kata dia, tahun ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh para inventor, lembaga peneliti, maupun lembaga riset yang mengalami kekurangan pembiayaan.

"Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto," tutur dia.

Supratman menjelaskan, 35 kementerian/lembaga nantinya akan bekerja sama guna menciptakan ekosistem di bidang sains dan teknologi.

Baca juga: Kemenkum kaji usulan DEN terkait definisi korupsi

Ia mengungkapkan, salah satu bentuk kerja sama dimaksud, yakni pembagian antara riset dasar, riset aplikasi, dan riset pengembangan, yang harus benar-benar dilakukan serta tidak boleh terkonsentrasi ke berbagai macam lembaga riset.

Menkum berharap riset dasar nantinya tetap akan menjadi tugas utama dari perguruan tinggi, sedangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan berfokus pada riset aplikasi serta industri berperan untuk riset pengembangan.

"Jadi ekosistem ini lah yang disiapkan hari ini dalam Rencana Induk Kekayaan Intelektual yang sementara kami susun," ungkap Supratman.

Dia berharap dukungan seluruh pihak agar Rencana Induk Kekayaan Intelektual bisa menjadi satu panduan, yang rencananya akan tercantum dalam peraturan presiden yang akan segera diterbitkan, dan diharapkan bisa menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Apabila Rencana Induk Kekayaan Intelektual telah menjadi PSN, dirinya meyakini segala macam bentuk dukungan, baik fasilitas di tingkat laboratorium maupun pembiayaan, akan semakin mudah.

Baca juga: Pemerintah gratiskan 19 layanan pencatatan hak cipta

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.