Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak boleh berhenti pada penghapusan konten, tetapi harus dilanjutkan dengan pelacakan pelaku, pembongkaran jaringan distribusi, dan perlindungan terhadap korban.

“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” kata Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Rabu.

Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani 26.869 konten pornografi anak.

Meutya menjelaskan, perkembangan teknologi menyebabkan pola penyebaran konten pornografi anak semakin kompleks. Konten bermuatan seksual dapat beredar melalui berbagai kanal digital, mulai dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung.

Baca juga: Menkomdigi: Akurasi informasi mesti jadi prioritas humas pemerintah

Kondisi ini menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan perusahaan platform digital.

Kompleksitas ancaman tersebut tercermin dari sejumlah pengungkapan kasus oleh kepolisian. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan aplikasi Telegram untuk menjaring korban.

Selanjutnya, pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam orang sebagai tersangka.

Selain pola distribusi yang semakin beragam, Meutya menyoroti pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital.

Perkembangan ini menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan karena konten bermuatan seksual tidak selalu melibatkan representasi manusia secara nyata.

Menurut Meutya, perbedaan penafsiran mengenai kategori pornografi antara pemerintah dan perusahaan platform digital juga perlu menjadi perhatian.

Ia menegaskan bahwa aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Ia mengingatkan perusahaan teknologi agar tidak hanya mengandalkan pedoman komunitas atau community guidelines internal dalam menentukan kelayakan suatu konten.

Baca juga: Menkomdigi ajak tokoh agama cegah disinformasi di ruang digital

Standar internal platform harus tetap mengacu pada hukum nasional, terutama ketika beroperasi dan menyediakan layanan bagi masyarakat Indonesia.

“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” jelasnya.

Untuk memperkuat pelindungan anak di ruang digital, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini mengatur tanggung jawab penyelenggara platform digital dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.

Meutya menekankan bahwa perusahaan teknologi perlu berperan aktif mengawasi konten pada platform masing-masing, mengingat pemerintah tidak dapat melakukan pemutusan akses secara langsung terhadap setiap konten yang berada dalam sistem platform tanpa keterlibatan penyelenggaranya.

Karena itu, perusahaan platform didorong untuk memperkuat teknologi moderasi konten dan melakukan pengawasan secara aktif guna mencegah penyebaran materi ilegal, termasuk konten pornografi yang membahayakan anak.

“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” tegasnya.

Di sisi lain, Meutya menilai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah juga menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi modus kejahatan digital yang terus berkembang.

Menurutnya, pemahaman terhadap teknologi, kemampuan investigasi di ruang digital, dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penanganan kejahatan dapat menjangkau pelaku hingga jaringan yang berada di balik penyebaran konten ilegal.

“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” ucapnya.

Baca juga: Menkomdigi: FKUB perlu jadi penggerak ketahanan informasi masyarakat

Baca juga: Menkomdigi dorong literasi digital untuk jaga kerukunan umat

Baca juga: Menkomdigi dorong lindungi industri pers di tengah dominasi digital

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Farhan Arda Nugraha

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira