Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya memperkuat kepemilikan bersama sebagai fondasi menghidupkan koperasi pesantren.
"Cara menghidupkan koperasi pesantren bukan melegalisir aktanya. Yang paling pertama dibenahi dari koperasi pesantren itu adalah ownership, kepemilikan. Kepemilikannya harus bersama, kepemilikannya harus luas, ditanggung renteng," kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Hal itu dikatakannya dalam kegiatan Santripreneur Berdaya di Pesantren Entrepreneur API Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Ia mencontohkan mekanisme tanggung renteng yang diterapkan dalam program PNM Mekaar.
Baca juga: Menko PM: Koperasi pesantren diterapkan secara nasional pada 2028
Muhaimin Iskandar menyebut ada sekitar 13,5 juta perempuan telah menjalankan kegiatan ekonomi produktif melalui PNM Mekaar.
Menurutnya, mekanisme tanggung renteng menjadi salah satu faktor yang memperkuat keberlangsungan program tersebut.
"Ada mekanisme tanggung renteng. Mekanisme tanggung renteng itu apa? Ownership, kepemilikan. Kalau koperasi pada mati itu karena kepemilikannya enggak jelas. Dikiranya punya satu dua orang, yang lain enggak menopang," kata dia.
Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa penguatan koperasi harus dimulai sejak pembentukan kelembagaan, bukan baru dilakukan ketika akses pembiayaan telah diberikan.
Baca juga: Muhaimin: Tata kelola dan literasi keuangan perkuat koperasi pesantren
Selain itu, koperasi, lanjutnya, perlu memastikan seluruh anggota memiliki keterlibatan dan tanggung jawab terhadap perkembangan usaha bersama.
Ia juga mengajak para pengasuh pesantren dan pengelola koperasi untuk membangun kesadaran bahwa koperasi berbeda dengan perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi pada pihak tertentu.
Semakin luas keterlibatan anggota dalam kepemilikan dan pengelolaan, semakin kuat pula fondasi koperasi.
Ia menambahkan penguatan tersebut menjadi semakin penting menjelang perubahan kebijakan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi yang diarahkan pemerintah pada 2027.
Menko Muhaimin mengingatkan agar perluasan akses modal bagi koperasi dan UMKM disertai kesiapan ekosistem usaha sehingga pembiayaan benar-benar menghasilkan kegiatan ekonomi produktif.
"Kalau ekosistem yang di bawah tidak dipersiapkan, yang terjadi adalah kredit macet. Nah, ini pengalaman yang tidak boleh terjadi di tahun 2027–2028 di depan mata kita," katanya.
Selain itu, menurut dia, kolaborasi dengan sektor swasta juga diperlukan agar koperasi pesantren, UMKM, dan pelaku usaha alumni memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, teknologi, serta pasar.
Baca juga: Ditjen Pesantren bakal sinkronkan koperasi pesantren dengan KDMP
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Anita Permata Dewi
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira