Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pihaknya mengawal pembenahan tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan efisiensi anggaran dan percepatan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam pertemuan bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Menko Pangan membahas penguatan transparansi penggunaan dana, termasuk kewajiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyampaikan laporan penggunaan dana harian (LPDH).

"Salah satu yang menjadi terobosan adalah SPPG harus melaporkan penggunaan dana harian. SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG," kata Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari transformasi MBG 2.0 yang diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, menertibkan tata kelola operasional, serta memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan.

Dalam pertemuan itu, pemerintah turut membahas efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun yang dilaporkan BGN melalui pembenahan sejumlah komponen pembiayaan program.

Efisiensi tersebut mencakup penyesuaian anggaran BGN, insentif yayasan, biaya operasional SPPG, serta penertiban rekening virtual (virtual account) yang bermasalah atau terindikasi ganda.

"Hasil efisiensi tersebut merupakan uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara," ujar Zulhas.

Berdasarkan penjelasan BGN sebelumnya, penghitungan efisiensi itu terdiri atas penyesuaian anggaran lembaga sekitar Rp38 triliun, insentif yayasan Rp2,5 triliun, biaya operasional dapur Rp3 triliun, dan penertiban rekening virtual sekitar Rp500 miliar.

Selain pengelolaan anggaran, Zulhas juga memprioritaskan percepatan operasional SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi untuk memperluas jangkauan layanan MBG.

BGN melaporkan telah mengaktivasi 2.413 SPPG dalam tiga tahap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 SPPG dinyatakan siap beroperasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pembenahan sarana dan prasarana.

Pemerintah juga membahas rencana peresmian SPPG yang telah memenuhi kesiapan operasional pada minggu kedua Desember 2026.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pantan menyebut BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) dua untuk 26.885 SPPG berstatus aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat.

Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, penerbitan SPS tiga akan menggunakan pemutakhiran data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama sebagai acuan validasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik.

Adapun SPS empat akan menetapkan penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berdasarkan data nama dan alamat (by name by address/BNBA) yang telah divalidasi.

Pembenahan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan keamanan pangan dan mencegah kejadian keracunan makanan melalui penguatan standar operasional serta pengawasan terhadap kelayakan SPPG.

Menurut kementerian, salah satu pendekatan yang dibahas ialah pengembangan sistem penyajian prasmanan di sekolah, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi, kesiapan sarana dan prasarana, serta integrasi edukasi gizi dalam kegiatan kokurikuler.

Pengawasan SPPG juga akan diperkuat melalui inspeksi satuan tugas MBG di daerah dan optimalisasi pemanfaatan kamera pengawas atau CCTV yang berpotensi diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Pemerintah turut menekankan perlunya penindakan terhadap pelanggaran tata kelola, termasuk penertiban praktik percaloan dan penggunaan perantara yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan MBG.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp173,2 triliun hingga Oktober 2026, seiring perluasan layanan serta pembenahan pengawasan dan keamanan pangan.

Melalui penguatan pengendalian anggaran, validasi penerima manfaat, dan peningkatan kesiapan SPPG, pemerintah berupaya memastikan program MBG terlaksana secara lebih transparan, aman, dan menjangkau masyarakat secara merata.

Baca juga: BGN: MBG prasmanan mulai dari 2 SPPG tiap daerah kemudian diperluas

Baca juga: 26 SPPG wilayah 3T di Kepri sudah diresmikan dan siap beroperasi

Baca juga: Pemerintah hubungkan produksi ikan dengan kebutuhan MBG

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Aria Ananda

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira