Menko Muhaimin: Indonesia kaya SDA, tetapi salah kelola puluhan tahun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat akibat praktik pengelolaan yang kurang tepat selama puluhan tahun.

"Sumber daya alam yang kaya yang kita miliki hampir pasti mengalami mismanajemen selama 30 tahun terakhir. Kita kaya tapi miskin. Kita memiliki SDA yang sangat mahal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kita tetap miskin," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, persoalan tersebut turut berkontribusi terhadap kesenjangan ekonomi dan ketimpangan penguasaan kekayaan nasional.

Ia menjelaskan persoalan pengelolaan sumber daya alam bukan hanya berkaitan dengan besarnya potensi yang dimiliki, melainkan juga tata kelola dan distribusi manfaat ekonominya.

Oleh karena itu, menurut dia, pembenahan mendasar diperlukan agar kekayaan alam tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pihak, tetapi mampu menjadi sumber kemakmuran masyarakat luas.

Baca juga: Menhan bahas pengelolaan sumber daya alam dengan lintas kementerian

Muhaimin Iskandar menilai langkah transformasi yang dimulai Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola SDA. Salah satunya melalui kebijakan pengendalian ekspor SDA dengan mekanisme satu pintu.

Menurutnya, kebijakan ekspor satu pintu merupakan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan, memastikan penerimaan negara lebih optimal, serta membatasi praktik eksploitasi SDA yang tidak memberikan manfaat sebanding bagi negara.

"Presiden Prabowo telah memulai amat sangat mendasar dengan cara menutup ekspor, kecuali melalui satu pintu ekspor SDA. Dengan pendapatan negara meningkat, maka negara tidak lagi menggantungkan pendapatannya dari pajak," kata Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, peningkatan penerimaan negara dari pengelolaan SDA juga penting untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Dengan demikian, negara memiliki ruang lebih besar untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tanpa terus-menerus bertumpu pada penerimaan pajak.

Selain pembenahan tata kelola SDA, ia menegaskan transformasi bangsa juga harus menyentuh strategi pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat, kata dia, perlu ditempatkan sebagai arus utama agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Baca juga: Melibatkan pengetahuan adat dalam pengelolaan sumber daya alam

Baca juga: PHE dukung pengelolaan sumber daya alam melalui World Water Forum

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.