Menkeu: Pemerintah siapkan insentif PPN untuk libur Nataru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah menyiapkan sejumlah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung aktivitas masyarakat selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

"Ada beberapa insentif yang sifatnya PPN yang udah kita mulai lakukan untuk periode liburan Natal dan Tahun Baru. Nanti detailnya kita uraikan, ya," kata Suahasil saat memberikan keterangan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Suahasil tiba di kompleks Istana Kepresidenan dalam agenda rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Insentif PPN tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pergerakan ekonomi selama masa libur akhir tahun.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 yang mengatur fasilitas PPN ditanggung pemerintah sebesar 100 persen atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Fasilitas tersebut berlaku untuk pembelian tiket pada 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode penerbangan mulai 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Kebijakan itu mencakup PPN atas tarif dasar dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) tiket pesawat, sedangkan layanan tambahan seperti bagasi dan pemilihan kursi tetap mengikuti ketentuan PPN yang berlaku.

Selain insentif Nataru, Suahasil sebelumnya juga memberikan penjelasan mengenai penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang menjadi perhatian publik pada 9 November 2026.

Dalam keterangannya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Selasa (3/11), Suahasil menegaskan tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri yang memenuhi kriteria objek pajak, bukan jenis pajak baru ataupun pengenaan PPN terhadap seluruh transaksi keuangan masyarakat.

Pewarta: Aditya Ramadhan, Prisca Triferna Violleta
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.