Menjahit keadilan dari anggaran kota

Keadilan harus tampak pada jalan yang aman, lingkungan yang tidak mudah tergenang, sekolah terjangkau, layanan kesehatan yang dekat, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi semua.

Surabaya (ANTARA) - Pengesahan APBD Kota Surabaya 2027 sebesar Rp12,9 triliun bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026. Itu bisa disebut sebagai cermin bahwa semangat perjuangan perlu diterjemahkan menjadi kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan anggaran bukan ditentukan oleh besarnya angka yang disahkan, melainkan oleh seberapa jauh uang publik mengubah kehidupan warga menjadi lebih baik.

Dengan belanja daerah sekitar Rp12,66 triliun, Surabaya memiliki ruang fiskal untuk memperbaiki pelayanan dasar, memperkuat infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menggerakkan perekonomian.

Namun, fakta menunjukkan, kebutuhan kota terus berkembang, sedangkan kemampuan anggaran terbatas. Karena itu, APBD bukan sekadar daftar proyek, melainkan ujian dalam menentukan prioritas, menggunakan uang rakyat secara tepat, dan mengukur hasil pembangunan.

Angka APBD perlu dibaca sebagai satu kesatuan. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus dibaca sebagai satu kesatuan untuk menilai kesehatan fiskal dan keberpihakan kebijakan.

Membaca angka

Pendapatan daerah 2027 diproyeksikan mencapai Rp11,12 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp8,44 triliun dan pendapatan transfer Rp2,68 triliun. Sekitar 76 persen pendapatan bersumber dari PAD. Porsi tersebut menunjukkan kapasitas fiskal relatif kuat, sekaligus menuntut keberlanjutan sumber pendapatan.

Peningkatan PAD perlu ditempuh melalui perluasan kegiatan ekonomi, optimalisasi aset, kepatuhan pajak, dan digitalisasi pelayanan, bukan sekadar menambah pungutan.

Belanja daerah direncanakan sekitar Rp12,66 triliun. Belanja operasi mencapai Rp9,85 triliun, belanja modal Rp2,76 triliun, dan belanja tidak terduga sekitar Rp47,68 miliar.

Artinya, hampir 78 persen belanja daerah merupakan belanja operasi. Komposisi ini mencakup pelayanan pemerintahan, barang dan jasa, serta program masyarakat, sehingga tidak otomatis menunjukkan pemborosan. Namun, besarnya porsi tersebut menuntut keterbukaan mengenai belanja pegawai, operasional, hibah, dan bantuan sosial.

Setiap perangkat daerah perlu menjelaskan hubungan antara biaya dan hasil pelayanan. Ukurannya bukan sekadar kegiatan terlaksana atau anggaran terserap, melainkan apakah layanan semakin cepat, mudah dijangkau, dan berkualitas.

Pembiayaan juga perlu dicermati. Penerimaan pembiayaan direncanakan sekitar Rp1,7 triliun, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun. Setelah pengeluaran pembiayaan Rp253 miliar, pembiayaan neto sekitar Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nol.

Pinjaman daerah tidak otomatis keliru. Utang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang. Namun, pinjaman Rp1,3 triliun harus disertai penjelasan mengenai peruntukan, sumber, bunga, jangka waktu, dan kemampuan pengembalian. Proyek yang dibiayai harus siap dilaksanakan dan memiliki manfaat terukur.

Target SiLPA nol pun perlu dimaknai hati-hati. Sisa anggaran dapat menunjukkan kelemahan perencanaan atau pelaksanaan. Akan tetapi, pemerintah tidak seharusnya menghabiskan anggaran menjelang akhir tahun hanya demi mengejar penyerapan. Kualitas belanja lebih penting daripada kecepatan mengeluarkan uang.

Menentukan prioritas

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.