Jakarta (ANTARA) - Informasi mengenai kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun yang harus dipenuhi dalam dua bulan terakhir 2026 menjadi tantangan serius bagi pengelolaan fiskal Indonesia.

Persoalan ini tidak cukup diatasi dengan meningkatkan intensitas pemeriksaan, memperluas pengawasan, atau memperbanyak penagihan. Pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam menemukan sumber penerimaan, terutama dengan memahami bagaimana aktivitas ekonomi menghasilkan nilai tambah dan bagaimana nilai tersebut terbagi di antara para pelaku usaha.

Sebagaimana dikutip dari pemberitaan media nasional pada 14 November 2026, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penerimaan pajak hingga Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Sehingga untuk mencapai outlook penerimaan akhir tahun sebesar Rp2.310,8 triliun, pemerintah masih membutuhkan Rp514 triliun, guna memenuhi target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.

Terkait pemenuhan target dimaksud, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah optimalisasi. Langkah tersebut mencakup pengawasan sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi, pergudangan, dan ekonomi digital. Penguatan pemanfaatan data dari sektor keuangan, perbankan, lembaga nonperbankan, pemerintah daerah, dan institusi bisnis juga menjadi bagian dari strategi.

Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan pajak semakin bergantung pada integrasi data. Namun, masih ada ruang untuk mengembangkan cara pandang pengawasan: bukan hanya berfokus pada wajib pajak secara individual, melainkan juga pada hubungan ekonomi yang membentuk rantai produksi dan distribusi.

Pengawasan individual

Administrasi perpajakan umumnya mengidentifikasi kewajiban berdasarkan identitas dan aktivitas masing-masing wajib pajak. Pendekatan ini tetap penting, tetapi dapat terbatas ketika transaksi berlangsung melalui jaringan perusahaan, pemasok, distributor, penyedia jasa, dan konsumen yang saling terhubung.

Sebuah produk yang sampai kepada konsumen, misalnya, menghasilkan aktivitas ekonomi bukan hanya bagi perusahaan penjual. Di baliknya terdapat produsen bahan baku, perusahaan pengolahan, distributor, penyedia transportasi, pengelola pergudangan, pedagang besar, hingga pedagang eceran. Setiap tahapan menghasilkan nilai tambah dan memiliki konsekuensi perpajakan sesuai dengan karakteristik transaksinya.

Jika pengawasan dilakukan secara terpisah, ketidaksesuaian transaksi di antara para pelaku usaha bisa lebih sulit dikenali. Padahal, informasi dari satu pelaku ekonomi dapat digunakan untuk menguji aktivitas ekonomi pelaku lainnya.

Karena itu, diperlukan gagasan Reverse Tax Chain Intelligence (RTCI), yaitu pendekatan intelijen perpajakan yang menelusuri potensi penerimaan melalui hubungan transaksi dari hilir ke hulu. Pengawasan dimulai dari aktivitas penjualan atau distribusi yang dapat diidentifikasi, lalu ditelusuri ke transaksi sebelumnya untuk membangun gambaran ekonomi yang lebih utuh.

Sebagai ilustrasi, peningkatan penjualan suatu produk di tingkat distributor semestinya dapat dikaitkan dengan pembelian barang dari produsen, kegiatan pengangkutan, penggunaan gudang, dan transaksi pemasok bahan baku. Jika terdapat ketidaksesuaian material antara informasi tersebut dan pelaporan perpajakan, sistem dapat menghasilkan indikasi risiko untuk ditindaklanjuti.

Dengan pendekatan ini, DJP tidak hanya mengandalkan informasi dari satu wajib pajak, tetapi juga memanfaatkan informasi transaksi dari pihak lain yang terkait secara ekonomi. Data yang digunakan dapat mencakup faktur elektronik, dokumen kepabeanan, informasi logistik, perizinan usaha, data pembayaran, serta informasi transaksi yang diperoleh secara sah dari pihak ketiga.

Pendekatan ini bukan berarti setiap transaksi ekonomi langsung dianggap sebagai objek pajak atau setiap ketidaksesuaian otomatis dinilai sebagai pelanggaran. Setiap transaksi tetap harus diuji berdasarkan substansi ekonomi, ketentuan perpajakan, dan karakteristik kegiatan usahanya. Tujuannya adalah mengidentifikasi potensi yang mungkin belum terdeteksi secara optimal.

Pengembangan RTCI juga dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional. Melalui publikasi Tax Administration 2025, Organisation for Economy Operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa administrasi perpajakan di berbagai negara memanfaatkan informasi dari pemasok, pelanggan, lembaga keuangan, perangkat pencatat transaksi, dan instansi pemerintah untuk menguji kebenaran pelaporan wajib pajak. Lebih dari 90 persen administrasi perpajakan yang disurvei juga telah menggunakan pemeriksaan kepatuhan elektronik dalam proses administrasinya.

Dengan demikian, penggunaan data pihak ketiga bukanlah hal baru. Nilai pengembangan RTCI terletak pada upaya mengintegrasikan informasi itu sebagai jaringan hubungan ekonomi yang dianalisis secara menyeluruh, bukan sekadar mencocokkan data antarwajib pajak secara terpisah.

Analisis jaringan

Implementasi RTCI dapat diawali dengan menetapkan sektor ekonomi yang memiliki rantai transaksi relatif panjang dan kontribusi ekonomi besar. Perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, perkebunan, transportasi, dan pergudangan merupakan sektor yang relevan untuk diprioritaskan.

Di sektor industri pengolahan, misalnya, DJP dapat memetakan hubungan antara pembelian bahan baku, proses produksi, penggunaan energi, distribusi barang, dan penjualan. Di sektor pertambangan, informasi produksi, pengangkutan, penjualan, dan ekspor dapat dianalisis untuk menguji konsistensi aktivitas ekonomi dengan kewajiban perpajakannya.

Sektor perkebunan juga dapat ditelusuri melalui hubungan antara hasil produksi, pembelian oleh perusahaan pengolahan, jasa angkutan, dan distribusi komoditas. Dengan cara ini, potensi perpajakan dapat diidentifikasi tidak hanya pada perusahaan besar, tetapi juga di mata rantai kegiatan usaha lainnya.

Pelaksanaan pendekatan tersebut memerlukan National Tax Chain Intelligence, yaitu sistem analisis hubungan transaksi lintas sektor yang terhubung dengan administrasi perpajakan melalui tata kelola data yang terstandar. Sistem ini dapat memanfaatkan kecerdasan buatan, analisis jaringan, dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak lazim.

Analisis jaringan dapat membantu DJP mengenali hubungan antara pemasok, pembeli, distributor, dan penyedia jasa. Kecerdasan buatan dapat membantu memprioritaskan pola transaksi yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dengan demikian, sumber daya pengawasan bisa diarahkan pada indikasi risiko yang paling material, bukan semata-mata berdasarkan ukuran perusahaan atau frekuensi pemeriksaan.

Pelaksanaan RTCI juga perlu mengedepankan kolaborasi. Pertukaran informasi dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, perbankan, lembaga pembiayaan, asosiasi usaha, dan penyelenggara sistem logistik harus didukung dasar hukum serta standar interoperabilitas yang jelas. Kerahasiaan data wajib pajak, pembatasan akses, keamanan informasi, dan hak untuk memberikan klarifikasi merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar.

Dalam jangka pendek, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian transaksi yang berpotensi menghasilkan pembayaran pajak dalam waktu relatif cepat. Namun, proyeksi penerimaan harus dibedakan dari penerimaan yang benar-benar telah masuk ke kas negara. Potensi yang masih memerlukan klarifikasi, pemeriksaan, atau proses penagihan tidak boleh langsung dihitung sebagai tambahan penerimaan aktual.

Dalam jangka menengah, RTCI dapat dikembangkan menjadi instrumen pengawasan yang berkelanjutan. Integrasi dengan Coretax dapat mendorong pengelolaan informasi perpajakan melampaui administrasi pelaporan, menuju pemahaman yang lebih mendalam atas aktivitas ekonomi. Pengembangan ini juga membuka peluang penelitian untuk mengukur sejauh mana pengawasan berbasis rantai ekonomi meningkatkan ketepatan identifikasi risiko, kepatuhan sukarela, dan tambahan penerimaan bersih.

Pada akhirnya, tantangan penerimaan pajak bukan hanya soal kemampuan negara menagih kewajiban yang sudah diketahui. Tantangan yang lebih mendasar adalah kemampuan negara memahami keseluruhan aktivitas ekonomi yang menghasilkan kapasitas untuk membayar pajak.

Kita perlu beralih dari taxpayer-based supervision menuju economic-chain-based intelligence. Pergeseran ini bukan untuk memperbesar beban perpajakan, melainkan untuk memastikan setiap pelaku ekonomi memenuhi kewajibannya secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerimaan pajak yang kuat membutuhkan basis ekonomi yang tumbuh, kepatuhan yang berkeadilan, dan administrasi yang mampu membaca hubungan ekonomi secara utuh. Dengan menelusuri rantai ekonomi, potensi penerimaan dapat ditemukan bukan hanya dalam laporan individu, tetapi juga dalam keterhubungan aktivitas produksi, perdagangan, dan distribusi yang membentuk perekonomian nasional.

*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, komisaris independen, pemerhati dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Lucky Akbar *)

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira