Mendes: Kolaborasi jadi bukti keterbukaan informasi di Kemendes

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa menjalin kolaborasi dengan beragam pihak (multipihak) merupakan salah satu bukti Kemendes menjalankan dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik.

"Intinya, kami ingin memastikan program ini tidak kami kekepin (simpan) sendiri. Kami enggak ragu bahwa kebijakan publik itu kata kunci yang paling penting adalah kerja sama," kata Mendes Yandri.

Hal tersebut dia sampaikan dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengatakan selama dua tahun terakhir ini, terdapat lebih dari tujuh puluh nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Kemendes PDT dengan para mitra. Kerja sama yang dijalin, ujar dia melanjutkan, disesuaikan dengan ruang lingkup masing-masing lembaga mitra untuk mewujudkan pembangunan desa yang maju dan mandiri.

Baca juga: Kemendes minta digitalisasi desa tidak abaikan warga gagap teknologi

Selain kolaborasi, Mendes Yandri menyampaikan komitmen Kemendes dalam mengedepankan keterbukaan informasi publik juga diwujudkan melalui penguatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian itu. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), ucap Mendes Yandri, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait dengan kebijakan, program, kegiatan, hingga capaian kinerja kementerian.

Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya Kemendes dalam memastikan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik dapat diketahui serta diawasi masyarakat.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, Mendes Yandri mengatakan Kemendes PDT telah menyediakan berbagai kanal permohonan informasi, baik secara langsung maupun melalui layanan digital, di antaranya Sistem Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terintegrasi (SIPEMANDU) Desa, SMS, Pusat Pengaduan Layanan dan Informasi (PPLI), dan Call Center.

Baca juga: Kemendes dorong pemerintah desa punya website, wujudkan akuntabilitas

Kemudian, ruang-ruang diskusi juga terus digelar oleh Kemendes, seperti audiensi ataupun dialog langsung antara Mendes Yandri berikut jajarannya bersama para pemangku kepentingan. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan permintaan informasi maupun pengaduan secara lebih mudah dan terintegrasi.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.