Melly Goeslaw minta pelanggaran hak cipta diubah jadi delik biasa

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI yang juga musisi Indonesia Melly Goeslaw meminta agar penegakan hukum dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta diubah dari delik aduan menjadi delik biasa guna melindungi karya para pencipta dari pembajakan industri ilegal dan kecerdasan buatan (AI).

Pernyataan tegas itu disampaikan Melly saat memberikan pandangan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum, Jakarta, Senin.

"Pertanyaan saya sederhana, apakah negara ini akan terus membiarkan perlindungan terhadap pencipta bergantung sepenuhnya kepada keberanian pencipta untuk mengadu?" tanya Melly.

Ia menilai negara tidak boleh membiarkan mekanisme perlindungan hak cipta bergantung pada keberanian pencipta untuk mengadu.

Baca juga: Pemerintah usulkan penguatan ekonomi pencipta dalam RUU Hak Cipta

Menurutnya, praktik pembajakan di era digital saat ini bukan lagi pelanggaran perorangan berskala kecil, melainkan telah menjelma menjadi industri ilegal terorganisasi yang meraup keuntungan ekonomi masif.

"Pembajakan hari ini bukan lagi sekedar persoalan individu, tetapi sudah berkembang menjadi industri ilegal yang terorganisir berskala besar," ujarnya.

Pencipta lagu "Ada Apa Dengan Cinta" itu membeberkan pengalaman pribadinya mengenai maraknya pelanggaran hak cipta yang memanfaatkan teknologi AI di berbagai platform digital.

Ia mencontohkan lagu ciptaannya yang populer di tahun 2005, "Apa Artinya Cinta?" yang dinyanyikannya bersama Ari Lasso, kini beredar luas dalam versi AI di platform digital dengan identitas pencipta yang telah diganti atas nama pihak lain.

Dia menyayangkan respon penyedia platform digital yang terkesan lepas tangan saat menerima keluhan dari para pencipta lagu dengan alasan sistem unggahan terbuka.

"Lagi Apa Artinya Cinta? ciptaan saya yang dinyanyikan bersama Ari Lasso tahun 2005, sekarang ramai versi AI-nya dan nama penciptanya berubah jadi orang lain. Ketika saya komplain ke platform, dibilangnya mereka tidak tahu karena semua orang bisa upload," ungkapnya.

Baca juga: Kemenbud dukung AMI Awards dalam membangun ekosistem musik Indonesia

Pencipta puluhan lagu hits ini menganalogikan platform digital seperti Spotify dan iTunes sebagai sebuah toko atau supermarket.

Ia menegaskan bahwa pihak pengelola platform seyogianya ikut bertanggungjawab atas legalitas barang atau karya yang dititipkan di tempat mereka.

Akibat pengambilalihan kredit ciptaan secara ilegal tersebut, kerugian yang dialami pencipta sangat besar.

Melly menyebut salah satu karyanya yang dialihkan nama penciptanya telah diputar hingga 4 juta streaming, namun royalti dari capaian tersebut tidak sedikitpun mengalir ke pencipta aslinya.

"Platform itukan seperti supermarket. Apa dibenarkan kalau sebuah toko tidak tau barang siapa yang dititipkan di situ? Kalau ini terus-terusan jadi delik aduan, pencipta lagi akan terus-menerus dirugikan karena menyangkut nilai komersial yang tidak sedikit," tegasnya.

Melly menggarisbawahi bahwa penegakan kewajiban tempat berdagang (baik fisik maupun platform digital), instrumen kepatuhan, serta sanksi administratif atas pelanggaran berulang tidak akan berjalan optimal di lapangan selama status hukumnya masih diletakkan sebagai delik aduan.

Oleh karena itu, ia mendorong penuh Panitia Kerja (Panja) RUU Hak Cipta Baleg DPR RI untuk memasukkan mekanisme delik biasa dalam draf revisi undang-undang terbaru, sehingga aparat penegak hukum dapat langsung menindak setiap bentuk pembajakan karya tanpa harus menunggu laporan dari penciptanya.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Hermansyah Siregar menyampaikan pemerintah akan mengusulkan perubahan delik dalam penguatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Hak Cipta, dari delik aduan murni menjadi hibrid bersyarat, yakni tetap menganut delik aduan untuk perkara yang dapat teridentifikasi secara personal oleh pemilik hak, dan delik biasa bersyarat ketika pelanggaran tersebut bersifat masif terutama di ranah digital.

Usulan tersebut ditujukan untuk pelanggaran hak cipta bersifat masif, berdampak terhadap perekonomian nasional, dan dilakukan oleh korporasi.

Dengan pendekatan ini, kata dia, aparat penegak hukum diharapkan memiliki ruang untuk bertindak lebih proaktif terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria tersebut.

"Saat ini, kejahatan di bidang hak cipta dan kekayaan intelektual pada umumnya sudah semakin marak. kalau dahulu masih menggunakan rezim delik aduan, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual, kejahatan yang bersifat masif perlu diatur sebagai delik biasa," kata Hermansyah.

Baca juga: Kemenbud hadirkan program kembangkan kapasitas pelaku industri musik

Lebih lanjut Hermansyah menjelaskan selama ini penanganan pelanggaran hak cipta masih menghadapi kendala karena aparat penegak hukum harus menunggu adanya pengaduan. Bahkan, pemblokiran terhadap sekitar 1.000 situs pada 2025 pun masih menghadapi persoalan mekanisme pengaduan.

Mengenai persoalan penggunaan karya untuk pengembangan AI yang dicontohkan Melly, pemerintah telah memasukkan pengaturan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan dan platform digital, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggar yang dilakukan secara berulang.

"Kita ketahui bahwa kejahatan tersebut juga berdampak terhadap perekonomian nasional dan bahkan dilakukan oleh korporasi," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam DIM pemerintah juga memasukkan tanggung jawab penyelenggara tempat perdagangan atau landlord liability.

Baca juga: Pengamat: Pencatatan hak cipta gratis perlu diikuti pembenahan royalti

Baca juga: Kemenkum: Transparansi royalti musik butuh sistem saling terhubung

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.