Lintas iman desak perlindungan warga tanpa tunggu status darurat

...Jangan sampai bantuan baru datang setelah anak-anak kita antre di puskesmas

Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman mendesak perlindungan kesehatan warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan tanpa menunggu penetapan status tanggap darurat.

Wakil Ketua Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Johan Kristantara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan bantuan dan perlindungan kesehatan harus diberikan sejak warga menghadapi risiko paparan asap.

"Asap tidak menanyakan agama orang yang menghirupnya, dan tidak menunggu status darurat ditetapkan. Membagikan masker belum cukup disebut perlindungan. Jangan sampai bantuan baru datang setelah anak-anak kita antre di puskesmas," kata Johan.

Desakan tersebut tertuang dalam komunike bersama bertajuk "Hentikan Karhutla, Lindungi Warga, Benahi Tata Kelola" yang diprakarsai Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman dan Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI).

Komunike itu diterbitkan di Jakarta, Kamis (22/10), dan hingga Jumat (23/10) telah mendapat persetujuan sembilan organisasi keagamaan dan masyarakat.

Baca juga: Asap pekat akibat karhutla masih selimuti Palangka Raya-Kalteng

Johan, yang juga Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), menilai kelompok rentan membutuhkan perlindungan sejak munculnya risiko paparan asap.

Perlindungan tersebut, menurut komunike, mencakup penyediaan informasi kualitas udara yang akurat dan transparan, layanan kesehatan yang responsif, air bersih, serta bantuan bagi warga terdampak.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta penderita penyakit jantung dan paru.

Sekretariat Bersama mengutip laporan situasi karhutla 2026 yang disusun Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA) bersama CPPM SBM Institut Teknologi Bandung (ITB), yang mencatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama 18 Agustus hingga 21 September 2026.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus terjadi pada anak balita.

Sementara itu, Ketua Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman Rizal Algamar mengatakan penanganan karhutla perlu lebih mengutamakan pencegahan dibandingkan pemadaman setelah kebakaran terjadi.

Baca juga: Menkes pantau layanan kesehatan dampak asap karhutla di Palangka Raya

"Setiap tahun polanya sama: api menyala, semua pihak prihatin, janji pembenahan diucapkan, lalu kita lupa begitu hujan turun. Kalau mau terus terang, fokus kita seharusnya pada pencegahan, yaitu memberdayakan warga yang berada di garda paling depan dan menyiapkan anggaran pencegahan yang memadai sebelum kemarau datang," kata Rizal.

Menurut dia, karhutla yang berulang tidak hanya berkaitan dengan cuaca ekstrem, tetapi juga persoalan tata kelola lingkungan, pengelolaan lahan, perlindungan ekosistem gambut, dan kapasitas pencegahan hingga tingkat desa.

Sekretariat Bersama mengutip pemantauan satelit Auriga Nusantara yang mencatat sekitar 637 ribu hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Selain perlindungan warga dan penguatan pencegahan, komunike tersebut memuat tiga sikap lainnya, yakni penegakan hukum yang transparan dan adil, penguatan kerja sama lintas negara, serta penyatuan sumber daya pemerintah, dunia usaha, organisasi keagamaan, dan masyarakat sipil.

Dalam aspek penegakan hukum, Sekretariat Bersama meminta setiap dugaan pelanggaran terkait karhutla diusut secara transparan dan pelaku yang terbukti bertanggung jawab dikenai tindakan sesuai ketentuan.

Organisasi itu juga mendorong keterbukaan data titik api dan kualitas udara serta peningkatan koordinasi dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Rizal menilai keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan, tetapi juga dari kebakaran yang dapat dicegah.

"Selama ini kita bangga melaporkan berapa titik api yang berhasil dipadamkan. Padahal setiap titik api yang muncul tanda pencegahan sudah kebobolan. Prestasi yang sebenarnya adalah ketika tidak ada api yang perlu dipadamkan," ujarnya.

Baca juga: Menkes sebut kasus ISPA harian imbas karhutla turun ke sekitar 3.000

Johan menambahkan organisasi keagamaan dan rumah ibadah dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, terutama di desa-desa sekitar kawasan gambut.

"Peran rumah ibadah jangan berhenti pada doa minta hujan ketika asap sudah pekat. Dari mimbar yang sama, kami bisa mengajak umat menjaga lahan dari api jauh sebelum kemarau datang. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, dan kami tidak mau hanya jadi penonton," katanya.

Sementara itu, PFI bersama anggota dan mitranya menyatakan komitmen untuk mengoordinasikan bantuan kesehatan, penanganan kedaruratan, dan pemulihan agar tepat sasaran serta tidak tumpang tindih.

PFI juga akan menghubungkan kebutuhan masyarakat terdampak dengan dukungan lembaga filantropi, termasuk untuk program pencegahan dan pemulihan berbasis desa serta masyarakat adat.

Sembilan organisasi yang telah menyetujui komunike tersebut hingga Jumat (23/10) ialah Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), PGI, Social Trust Fund UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), Syiar Da'i Indonesia (SDI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Sekretariat Bersama Aksi Iklim Lintas Iman dibentuk pada 27 Juli 2026 melalui kesepakatan perwakilan enam komunitas agama dengan prakarsa AYANA.

Baca juga: Kemenkes siapkan ratusan titik rumah oksigen-mobil keliling karhutla

Baca juga: Pemerintah aktifkan rumah oksigen untuk warga terdampak karhutla

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.