Lima tersangka runway Ketapang diserahkan ke Kejati

Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan

Pontianak (ANTARA) - Polda Kalimantan Barat melimpahkan lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, ke Kejaksaan Tinggi Kalbar setelah penyidikan menemukan kerugian negara Rp4,6 miliar.

"Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin di Pontianak, Sabtu.

Dia mengatakan pelimpahan tahap dua tersebut mencakup penyerahan tersangka, berkas perkara, serta barang bukti untuk proses penuntutan.

Baca juga: Polda Kalbar teratas dalam penanganan kasus karhutla

Burhanudin menjelaskan penyerahan perkara dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026, setelah penyidik menyelesaikan proses penyidikan terhadap proyek tahun anggaran 2023 tersebut.

Proyek rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pengerjaan marka Bandara Rahadi Oesman itu menggunakan anggaran APBN 2023 sebesar Rp7,7 miliar. Namun, berdasarkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara, penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut mengakibatkan kerugian negara Rp4,6 miliar.

Lima tersangka berasal dari unsur penyedia jasa dan penyelenggara negara. Mereka masing-masing berinisial MAG selaku Direktur CV Bhadrika Abadi, MAF sebagai komanditer, serta HAP selaku pemilik manfaat perusahaan.

Sementara dari unsur penyelenggara negara, polisi menetapkan ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.

Baca juga: Bareskrim: Empat korporasi bermodal asing jadi tersangka Karhutla

Salah satu tersangka, HAP, sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Penyidik menangkapnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026.

Burhanuddin mengatakan setelah ditangkap, HAP dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum hingga akhirnya dilimpahkan bersama empat tersangka lainnya kepada jaksa penuntut umum.

Atas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Mereka terancam pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun sesuai ketentuan pasal yang disangkakan," tuturnya.

Baca juga: Polri tetapkan 245 orang dan 20 korporasi tersangka kasus karhutla

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.