Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan Kementerian Hukum memberikan layanan penegasan status kewarganegaraan bagi anak-anak yang terlambat mendaftarkan pilihan kewarganegaraan sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI dipantau daring di Jakarta, Kamis, Supratman mengatakan kementeriannya mengambil kebijakan diskresi untuk melayani permohonan penegasan status kewarganegaraan bagi anak-anak yang terlambat mendaftar, meskipun batas waktu yang diatur dalam peraturan pemerintah telah berakhir.

"Sehingga semua bagi adik-adik kita yang terlambat memilih kewarganegaraan mungkin karena ketidaktahuan, kami layani semua," kata Supratman.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut didasarkan pada asas perlindungan maksimum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Kewarganegaraan, sehingga keterlambatan administrasi tidak serta-merta menghambat pemenuhan hak kewarganegaraan anak.

Menurut dia, kebutuhan layanan penegasan status kewarganegaraan saat ini mengalami peningkatan, terutama bagi anak-anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Ditjen AHU perkuat koordinasi tangani persoalan kewarganegaraan WNI

Supratman juga menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan pembaruan Undang-Undang Kewarganegaraan yang diharapkan dapat mengakomodasi berbagai persoalan kewarganegaraan, termasuk kebutuhan diaspora Indonesia dan anak-anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki potensi serta berkarier di luar negeri.

Ia mengatakan Presiden dalam waktu dekat akan mengirimkan surat presiden (Surpres) kepada DPR RI terkait pembahasan RUU Kewarganegaraan sehingga berbagai ketentuan dapat didiskusikan lebih lanjut untuk memperkuat regulasi tersebut.

"Nanti banyak hal yang bisa kita diskusikan untuk memperkaya bagaimana kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan itu bisa berjalan dan mengakomodir harapan teman-teman diaspora dan juga anak-anak talenta kita yang saat ini juga masih bersekolah ataupun berkarier di luar negeri," ujar dia.

Pembaruan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak kewarganegaraan bagi anak-anak, diaspora, serta talenta Indonesia yang berada di luar negeri.

Baca juga: Asa ekosistem AI yang aman bawa diaspora Indonesia ke Silicon Valley

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Devi Nindy Sari Ramadhan

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira