Wapres tentu tidak perlu mengurus setiap loket. Ia dapat memastikan masalah yang terus berulang mendapat penanganan dari lembaga yang berwenang

Jakarta (ANTARA) - Dukungan sejumlah pengurus daerah Gerindra membawa Sufmi Dasco Ahmad ke pusat percakapan tentang pengganti wakil presiden. Dari Jawa Timur, Aceh, hingga Sumatera Barat, para pengurus menyebut loyalitas, pengalaman politik, dan kemampuan menjalin komunikasi sebagai alasan dukungan mereka.

Semua itu penting untuk memperoleh kepercayaan elite. Masyarakat menunggu jawaban atas pertanyaan lain: apa yang akan lebih mudah diselesaikan setelah wapres baru dilantik?

Pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa para pemimpin partai koalisi sepakat mendukung figur Gerindra memperkuat perhatian terhadap Dasco. Namun, dukungan kepada figur Gerindra belum berarti kesepakatan atas namanya. Presiden Prabowo Subianto masih dapat mengajukan dua kandidat lain. Jika Dasco diajukan, MPR pun masih dapat memilih calon lain.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan pengusulan dua calon kepada Presiden dan pemilihan kepada MPR. Karena itu, ramainya deklarasi dukungan perlu dibaca sebagai perkembangan politik, bukan hasil pemilihan yang sudah selesai.

Siapa pun yang terpilih akan menghadapi banyak urusan lama. Di lapangan, misalnya, masyarakat menghadapi kasus nyata. Keputusan sudah diumumkan, tetapi pembayaran belum berjalan. Aturan sudah tersedia, tetapi dua instansi berbeda menafsirkannya. Warga memenuhi persyaratan, lalu diminta kembali karena datanya belum sesuai.

Persoalan semacam itu tidak selalu mendapat perhatian sebesar pergantian pejabat. Padahal, di sanalah masyarakat menghadapi wajah pemerintah secara nyata.

Pembahasan status PPPK memberi contoh yang dekat dengan percakapan tentang Dasco. Pada 6 November, ia terlibat dalam finalisasi pembahasan DPR dan pemerintah mengenai peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu lintas profesi.

Pelaksanaannya direncanakan bertahap mulai 1 Januari 2027. Ini memperlihatkan keterlibatannya dalam membawa aspirasi ke ruang keputusan, meskipun belum cukup untuk menyimpulkan besarnya kontribusi pribadi ataupun keberhasilan pelaksanaannya.

Bagi pegawai yang menunggu, kesepakatan itu baru terasa ketika surat keputusan terbit dan penghasilannya dibayarkan. Sebelum sampai ke sana, data harus diperiksa, pembiayaan disiapkan, dan pembagian tanggung jawab pusat serta daerah diperjelas. Satu tahap yang tersendat dapat membuat seluruh proses tertahan.

Dalam urusan itulah, kemampuan politik Dasco, jika ia terpilih, akan menghadapi ujian berbeda. Mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan merupakan modal berharga. Sesudah mereka meninggalkan ruang rapat, masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan.

Kertas kerja Galileu Kim dan kolega di Bank Dunia pada 2026 membantu menjelaskan mengapa keputusan yang baik dapat tersendat. Mereka memeriksa kemampuan lembaga melalui kesiapan pegawai, pembiayaan, sistem informasi, dan manajemen, disertai transparansi serta akuntabilitas. Perhatian diarahkan pada tempat kebijakan dijalankan, sehingga hambatannya dapat dikenali dengan lebih tepat.

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Wicaksono *)

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira