Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan guna meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong konsumsi masyarakat.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kenaikan PTKP tersebut dapat memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk membelanjakan pendapatannya, sehingga turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan sektor informal.
"Kalau ada selisih Rp3 juta, buruh pasti belanja. Daya beli buruh naik, daya beli masyarakat juga naik. Ketika buruh belanja, tukang mi ayam, tukang bubur, pedagang pakaian, dan masyarakat kecil lainnya ikut mendapatkan pendapatan," kata Said dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Ia menyebut usulan tersebut telah disampaikan KSPI dan Partai Buruh kepada Presiden sejak peringatan Hari Buruh Internasional pada 2025. Menurut dia, kenaikan PTKP lebih tepat menjadi kebijakan jangka panjang untuk menjaga daya beli pekerja dibandingkan hanya mengandalkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.
Baca juga: Dirjen Pajak tanggapi wacana PTKP, sebut ambang di RI relatif tinggi
Said menyinggung rencana pemerintah memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta pada 2027. Menurut dia, insentif tersebut berpotensi bersifat sementara, sedangkan kenaikan PTKP dapat memberikan ruang penghasilan tidak kena pajak yang lebih permanen.
Pemerintah memang telah menyampaikan rencana memperluas insentif PPh Pasal 21 DTP pada 2027 ke seluruh sektor bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta. Di sisi lain, pemerintah juga sedang menghitung penyesuaian PTKP dengan mempertimbangkan inflasi.
Said menilai kenaikan PTKP memang berpotensi mengurangi penerimaan PPh dari pekerja. Namun, menurut dia, tambahan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat berpeluang mendorong penerimaan pajak dari aktivitas konsumsi serta meningkatkan kegiatan ekonomi.
Baca juga: Pemerintah bahas wacana kenaikan PTKP pada 2027
Ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memberikan ruang tambahan bagi daya beli masyarakat.
Said menyatakan KSPI mendukung rencana pemerintah mengkaji kenaikan PTKP. Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi bagian dari reformasi perpajakan yang berorientasi pada penguatan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi.
Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fitra Ashari
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira