Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan agar besaran iuran dana cadangan pesangon dihitung berdasarkan kajian aktuaria dengan mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan tingkat upah pekerja.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan penghitungan secara aktuaria diperlukan agar besaran iuran mencerminkan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pesangon pekerja.

"Jadi harus dihitung secara aktuaria, berapa besaran iurannya. Itu berdasarkan formula pesangon, masa kerja, dan upah," kata Said dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan simulasi iuran sebesar 3,3 persen yang pernah dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno bukan merupakan ketentuan tarif resmi untuk skema dana cadangan pesangon yang sedang diusulkan.

"Pemerintah perlu melakukan penghitungan aktuaria baru untuk menentukan besaran iuran tersebut," katanya.

Said juga mengusulkan penerapan batas atas upah (ceiling wages) sebagai dasar penghitungan iuran agar kontribusi perusahaan tetap proporsional, terutama bagi pekerja dengan tingkat upah sangat tinggi.

Baca juga: KSPI: Danantara jadi opsi pengelola cadangan pesangon paling realistis

Baca juga: KSPI: Dana cadangan pesangon beri kepastian hak tenaga kerja

Namun, penerapan batas atas tersebut, menurut dia, tidak boleh mengurangi hak pesangon pekerja.

Ia juga menjelaskan, apabila dana yang dibayarkan oleh pengelola cadangan pesangon lebih rendah daripada hak yang seharusnya diterima, perusahaan tetap berkewajiban membayar kekurangannya.

Ketentuan serupa berlaku bagi perusahaan yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) dengan besaran pesangon lebih tinggi daripada ketentuan perundang-undangan. Dana cadangan hanya menanggung bagian sesuai ketentuan, sedangkan selisihnya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

“Kalau dalam perjanjian kerja bersama disepakati pesangon tiga kali ketentuan, yang satu kali diambil dari lembaga penyelenggara, sedangkan kekurangannya dibayar perusahaan. Jadi tidak ada hak pekerja yang hilang,” jelasnya.

Dari sisi perusahaan, Said menilai skema iuran berkala dapat membantu dunia usaha mengelola kewajiban pesangon secara bertahap, sehingga tidak harus menyediakan dana dalam jumlah besar sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), PHK massal, atau penutupan usaha.

Menurut dia, mekanisme tersebut dapat memberikan kepastian bagi pekerja dalam memperoleh hak pesangon sekaligus membantu perusahaan merencanakan beban keuangannya.

Said menegaskan kewajiban membayar pesangon bukan merupakan beban baru bagi perusahaan karena telah diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan. "Dana cadangan pesangon itu dimaksudkan sebagai mekanisme untuk menyiapkan pembiayaan kewajiban tersebut secara bertahap," katanya.

Ia menambahkan skema dana cadangan pesangon tidak diberlakukan bagi usaha mikro dan kecil (UMK), sementara itu, perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban iuran dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Kemenaker: Pemerintah belum tetapkan pengelola dana cadangan pesangon

Baca juga: Kemenaker sedang kaji dana cadangan pesangon bantu karyawan pascaPHK

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fitra Ashari

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira