Jakarta (ANTARA) - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan terdapat tiga opsi lembaga yang berpotensi mengelola dana cadangan pesangon, yakni BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pengelola investasi pemerintah Danantara, atau membentuk lembaga pengelola baru.

Menurut dia dari ketiga opsi tersebut, Danantara dinilai menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk mempercepat pembentukan mekanisme pengelolaan dana cadangan pesangon karena tidak memerlukan perubahan undang-undang.

“Kalau KSPI dan Partai Buruh berpendapat, lembaga yang sudah ada itu Danantara. Kalau BPJS harus mengubah undang-undang. Kalau membentuk lembaga baru, anggarannya sangat besar,” ujarnya dalam konferensi pers yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan apabila pengelolaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS. Hal itu karena dana cadangan pesangon merupakan kewajiban baru perusahaan yang membutuhkan skema iuran tersendiri, berbeda dengan program jaminan sosial yang telah berjalan.

Sementara itu, opsi pembentukan lembaga pengelola baru juga dinilai membutuhkan persiapan lebih panjang, termasuk anggaran awal, sumber daya manusia, serta infrastruktur kelembagaan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Said menilai pengelolaan melalui Danantara dapat menjadi pilihan karena lembaga tersebut sudah tersedia sehingga pemerintah cukup menyiapkan peraturan pelaksanaan untuk mengatur mekanismenya.

Ia juga menegaskan pengelolaan dana cadangan pesangon harus berada di bawah tanggung jawab negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut dia, dana tersebut memiliki nilai yang sangat besar mengingat cakupan pekerja formal yang menjadi sasaran kebijakan mencapai sekitar 47 juta orang.

Namun, Said Iqbal menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah maupun Presiden belum menetapkan terkait lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Sekali lagi saya tegaskan, Presiden belum memutuskan siapa lembaga pengelola dana cadangan pesangon. Ada tiga kemungkinan. Tetapi kalau ditanya pendapat KSPI dan Partai Buruh, kami lebih cenderung menggunakan lembaga yang sudah ada,” katanya.

Said menambahkan mekanisme penyisihan dana secara bertahap melalui iuran dapat membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban pembayaran pesangon sehingga tidak harus menanggung seluruh biaya secara sekaligus ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Said Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera menentukan mekanisme pembayaran iuran, besaran iuran, lembaga penyelenggara, pengelolaan dana, serta tata cara pencairan pesangon kepada pekerja.

Menurutnya, peraturan pelaksanaan menjadi sangat penting karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan turunannya.

Ia juga menyatakan akan menyusun analisis dan menyampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus berkoordinasi dengan pimpinan DPR serta jajaran pemerintah terkait, agar kebijakan dana cadangan pesangon dapat segera dijalankan.

Baca juga: KSPI: Dana cadangan pesangon beri kepastian hak tenaga kerja

Baca juga: Kemenaker: Pemerintah belum tetapkan pengelola dana cadangan pesangon

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fitra Ashari

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira