Kredit perbankan Jatim tumbuh 4,74 persen jadi Rp649,95 triliun

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Jawa Timur tetap menunjukkan pertumbuhan positif hingga September 2026 dengan penyaluran kredit perbankan mencapai Rp649,95 triliun atau tumbuh 4,74 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan ketahanan sektor keuangan daerah sekaligus menjadi modal untuk memperkuat pembiayaan bagi kegiatan ekonomi produktif.

"Pertumbuhan sektor jasa keuangan tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka kredit, aset, maupun transaksi. Pertumbuhan harus menggerakkan sektor produktif, memperluas akses pembiayaan, menciptakan kesejahteraan, dan memberikan rasa aman," kata Horas dalam Media Briefing di Surabaya, Rabu.

Selain penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan Jawa Timur juga mencatat pertumbuhan sebesar 6,24 persen menjadi Rp874,68 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: OJK minta bank periksa 39.923 rekening terindikasi judi daring

Pertumbuhan kredit dan DPK tersebut menunjukkan aktivitas intermediasi perbankan di Jawa Timur tetap terjaga sekaligus memperlihatkan kemampuan industri perbankan dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk mendukung perekonomian.

Horas menegaskan pertumbuhan sektor jasa keuangan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terutama melalui perluasan akses pembiayaan dan dukungan terhadap sektor-sektor produktif.

Menurut dia, penguatan kinerja industri keuangan juga harus disertai peningkatan integritas industri dan pelindungan konsumen agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan tetap terjaga.

Baca juga: Marak serangan siber global, Airlangga minta bank perkuat keamanan

Hal tersebut menjadi perhatian seiring tercatatnya 99.347 laporan penipuan keuangan digital (scam) asal Jawa Timur melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

"Kami tidak ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi justru semakin rentan menjadi korban kejahatan keuangan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik keuangan ilegal dan penipuan yang merugikan masyarakat," ujarnya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.