KPPU perkuat perlindungan kemitraan dan daya saing UMKM Surabaya

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperkuat literasi persaingan usaha sehat dan perlindungan kemitraan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya demi mencegah praktik monopoli yang merugikan usaha kecil.

Komisioner KPPU Eugenia Mardanugraha di Surabaya, Minggu, menegaskan peningkatan kualitas produk harus diiringi dengan pemahaman regulasi agar UMKM mampu tumbuh mandiri dan terlindungi dalam rantai pasok.

"Daya saing tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjalankan usaha secara sehat, mandiri, dan sesuai ketentuan," katanya.

Eugenia menjelaskan penerapan standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sangat krusial untuk menjamin konsistensi produksi serta mendongkrak kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.

Di sisi lain, ia mengingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik yang menghambat persaingan seperti penetapan harga, kartel, pembagian wilayah pemasaran, hingga persekongkolan tender yang berlaku bagi seluruh skala bisnis.

Oleh sebab itu, UMKM diminta menentukan harga dan strategi produksi secara mandiri.

Selain pengawasan persaingan usaha, ia mengatakan KPPU juga mengawal pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Kemitraan melalui transfer teknologi maupun perluasan pasar wajib berjalan adil tanpa adanya penguasaan atau ketergantungan yang merugikan pihak yang lebih kecil.

Eugenia pun memastikan layanan pelaporan di KPPU terbuka bagi masyarakat tanpa dipungut biaya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM bertumpu pada tiga pilar utama keberlanjutan bisnis yakni keamanan produk untuk membangun kepercayaan pasar, keuntungan usaha demi menjaga kelangsungan operasional, serta kemandirian dalam mengambil keputusan strategis.

"Pelaku usaha yang ingin menyampaikan laporan perlu melengkapi dokumen dan bukti pendukung. Proses pelaporan tidak dipungut biaya, sementara penyelesaian perkara hingga tahap pemeriksaan dan persidangan dapat berlangsung rata-rata sekitar satu tahun," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.