Jakarta (ANTARA) - Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) mendorong agar ketentuan afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen menjadi kewajiban yang mengikat dan disertai sanksi tegas dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
Ketua KPPI Hindun Anisah mengatakan ketentuan afirmasi tersebut perlu diubah dari sekadar persyaratan administratif menjadi kewajiban substantif yang terukur, transparan, dapat diawasi serta memiliki konsekuensi hukum.
"Tujuan utamanya adalah mengubah afirmasi keterwakilan dari ketentuan administratif menjadi kewajiban substantif. Pesan kunci di sini adalah 30 persen ini pintu masuk, bukan batas akhir," ucap Hindun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, ketentuan keterwakilan perempuan selama ini belum mampu mendorong peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif.
Ia menyebut keterwakilan perempuan di DPR RI baru mencapai 22,4 persen atau 130 dari 580 anggota. Sementara itu, keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota tercatat 16,47 persen dan di DPRD provinsi sebesar 19,08 persen.
Kondisi serupa juga terlihat pada lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, yang menurut dia belum mencapai keterwakilan perempuan minimal 30 persen di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk memperkuat afirmasi dalam pencalonan legislatif, KPPI mengusulkan agar minimal 30 persen calon perempuan wajib dipenuhi pada setiap daerah pemilihan (dapil) di seluruh tingkatan pemilihan. Dia juga mengusulkan agar perempuan memperoleh nomor urut pertama pada sedikitnya 30 persen dapil.
Ketentuan tersebut, lanjut dia, diperlukan agar pemenuhan kuota perempuan tidak sebatas memenuhi persyaratan pencalonan, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan untuk terpilih.
KPPI turut mendorong penerapan afirmasi minimal 30 persen perempuan dalam seleksi dan penetapan anggota KPU serta Bawaslu. Ketentuan serupa juga diusulkan berlaku bagi penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc, mulai dari PPK, PPS, KPPS hingga jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tempat pemungutan suara.
Di sisi lain, mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif dan penyelenggara pemilu diharapkan dapat mempertahankan keterwakilan perempuan.
"Ketika yang di-PAW itu perempuan, kita harapkan prioritas yang menggantikan ini juga adalah perempuan sehingga kita menjaga keterwakilan 30 persen," ujar Hindun.
Lebih lanjut, KPPI mengusulkan pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi ketentuan afirmasi pada setiap tahap pencalonan. Tanpa konsekuensi hukum, ketentuan keterwakilan perempuan dikhawatirkan hanya menjadi aturan di atas kertas.
Baca juga: Doli Kurnia: Revisi UU Pemilu rumuskan sistem kepemiluan terbaik
Baca juga: Panja Komisi II DPR libatkan akademisi bahas revisi UU Pemilu
Baca juga: Pakar dorong KPU proaktif kawal UU Pemilu demi kualitas demokrasi
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Fath Putra Mulya
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira