KPK respons temuan ICW soal pengadaan pemengaruh Rp14,7 miliar

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian selama periode 2024-2026 sebesar Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.

"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.

Selain itu, Budi mengatakan KPK perlu mendalami apakah temuan tersebut merupakan kewenangan pihaknya atau tidak.

"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," katanya.

Sementara itu, ketika ditanya apakah ada dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut, dia mengatakan dua kementerian tersebut perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.

"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," ujar Budi.

Sebelumnya, ICW pada 9 November 2026 mengungkapkan temuan lima paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta tiga paket pengadaan jasa influencer di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2025-2026.

Total nilai delapan paket pengadaan jasa tersebut sebesar Rp14,7 miliar, dengan mengontrak PT Rans Animasi Indonesia.

Bentuk pengadaan jasa tersebut berupa penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni berinisial RA dalam sejumlah acara kementerian.

ICW kemudian menduga pengadaan jasa tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa sehingga menutup ruang persaingan penyedia jasa lainnya.

Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena RA adalah pejabat publik.

Sementara itu, PT Rans Entertainmen Indonesia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026, mengatakan setiap kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah selalu dilakukan secara profesional, seperti melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com yang secara terbuka dapat diakses oleh masyarakat.

Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengatakan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, RANS mengatakan nilai Rp14,7 miliar mengacu pada commercial rate card yang umum digunakan untuk klien RANS. Nilai tersebut disebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.

Terakhir, RANS memahami perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara RA selaku pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.

Baca juga: ICW minta KPK awasi 1.179 SPPG Polri

Baca juga: KPK telaah laporan ICW dan Kontras soal pemerasan oleh 43 polisi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.