Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pengondisian terhadap temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di wilayah Jawa Tengah tidak hanya terjadi di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pemalang.

“Dugaannya apa yang terjadi di Klaten ini juga terjadi di Pemalang, bahkan ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di wilayah-wilayah lain,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu.

Oleh sebab itu, Budi mewanti-wanti seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah untuk akuntabel dalam menyusun laporan keuangan sehingga tidak perlu melakukan pengondisian audit BPK.

“KPK terus mewanti-wanti dan mengimbau agar seluruh proses tata kelola pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel ya, dari proses awal sampai dengan akhir sehingga tidak lagi ada pengondisian-pengondisian,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 16 Oktober 2026 mengungkap dugaan korupsi terkait pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dan menetapkan Bupati Klaten berinisial HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jateng ALH sebagai tersangka.

KPK pada 11 November mengagendakan pemeriksaan terhadap ALH sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.

KPK menduga terjadi korupsi pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemkab Pemalang sehingga memeriksa ALH sebagai saksi kasus AW pada tanggal tersebut.

Baca juga: KPK pantau keberadaan tersangka Bea Cukai AD usai dua kali absen

Baca juga: KPK periksa mantan Dirut Bank BJB usai pemeriksaan 4 November 2026

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Rio Feisal

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira