KPK panggil Kakantah Sumenep hingga direksi-komisaris Benteng Tunggal

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sumenep hingga direksi dan komisaris PT Benteng Tunggal untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi atas nama W selaku Kakantah Sumenep, YW selaku Direktur Utama PT Benteng Tunggal, LC selaku Direktur PT Benteng Tunggal, serta PGS selaku Komisaris PT Benteng Tunggal,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.

Budi mengatakan keempat saksi diagendakan untuk diperiksa di Polda Jawa Timur, Kota Surabaya.

Dalam pekan ini, KPK pada Selasa (10/11) memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

Mereka di antaranya adalah RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil BPN Kalimantan Selatan.

Baca juga: KPK panggil delapan kepala kantor pertanahan terkait kasus ATR/BPN

KPK pada Rabu (11/11) memanggil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM, PDC selaku sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, WT selaku Asisten Kakantah Kabupaten Bogor I, dan TW selaku Legal PT Summarecon Agung Tbk.

Selain itu, KPK memanggil HH selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kakantah Kabupaten Jombang, SBH selaku Kakantah Kabupaten Lamongan, dan S selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya, S selaku Kakantah Kabupaten Blitar, RH selaku Kakantah Kabupaten Madiun, ASP selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi, dan MAS selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF.

Baca juga: KPK dalami Rp800 juta yang disiapkan Summarecon untuk pengamanan lahan

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah L di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah L di Nganjuk.

Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca juga: KPK periksa Ketua Umum GRIB Jaya sebagai saksi kasus ATR/BPN

Baca juga: KPK periksa direksi Summarecon soal SDM perusahaan dan anak usaha

Baca juga: Kuasa hukum: Barbuk kasus ATR/BPN Rp106,3 M tidak terkait Summarecon

Pewarta: Rio Feisal
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.