KPK panggil delapan kepala kantor pertanahan terkait kasus ATR/BPN

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan tiga saksi lainnya dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, mengatakan delapan kepala kantor pertanahan tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya, sedangkan tiga saksi lainnya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain itu, KPK juga memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya berinisial HRM sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Budi menjelaskan delapan saksi yang diperiksa di Polda Jawa Timur masing-masing berinisial HH selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kakantah Kabupaten Jombang, SBH selaku Kakantah Kabupaten Lamongan, dan S selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro.

Baca juga: KPK periksa Ketua Umum GRIB Jaya sebagai saksi kasus ATR/BPN

Selanjutnya, S selaku Kakantah Kabupaten Blitar, RH selaku Kakantah Kabupaten Madiun, ASP selaku Kakantah Kabupaten Banyuwangi, serta MAS selaku Kakantah Kabupaten Bangkalan.

Sementara itu, tiga saksi yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK adalah PDC selaku sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, WT selaku asisten kepala kantor pertanahan setempat, dan TW selaku perwakilan hukum PT Summarecon Agung Tbk.

Pada Selasa (10/11), KPK juga memanggil delapan kepala kantor pertanahan dan seorang kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Mereka terdiri atas RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang kini menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Baca juga: KPK panggil delapan Kepala Kantah dan seorang Kepala Kanwil BPN

Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kedelapan tersangka tersebut adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, serta RP yang diduga berperan sebagai perantara pihak Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

KPK menduga keempat tersangka tersebut merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN berinisial NW.

Dalam perkembangan penyidikan, pada 17 September 2026, KPK menggeledah ruangan L, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta sejumlah ruangan direktorat terkait.

Baca juga: KPK dalami perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan

Sehari kemudian, pada 18 September 2026, penyidik menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Penggeledahan di kantor perusahaan tersebut berlanjut di Kabupaten Bogor pada 21 September 2026.

Pada 23 September 2026, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Sehari berikutnya, penyidik menggeledah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.

Selanjutnya, pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Baca juga: KPK dalami dugaan pihak-pihak di Kantah Kabupaten Bogor menerima suap

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.