Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Camat Polanharjo berinisial MP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten S, hingga 16 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk diperiksa sebagai saksi.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten. Pemeriksaan bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut Budi mengatakan belasan kepala dinas tersebut terdiri atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, dan Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.
Baca juga: KPK agendakan pemeriksaan tersangka kasus Klaten pada kasus Pemalang
Berikutnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.
Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, dan Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.
Sebelumnya, KPK pada Senin (16/11) memanggil Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Klaten RI, pegawai PT Madani HR, Direktur CV Madani Callysta Saibuyun AH, Direktur CV Epic Management DK, Inspektur Daerah Klaten AS, serta Inspektur Pembantu Bidang Khusus Inspektorat Klaten MT. Mereka dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi.
Baca juga: KPK periksa Plt Bupati Klaten soal hasil penggeledahan kasus Hamenang
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.
KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.
Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.
Baca juga: KPK dalami arahan Bupati Klaten nonaktif terkait pengadaan di pemkab
Baca juga: KPK geledah Kantor Dinas Lingkungan Hidup Klaten terkait kasus Hamenang
Pewarta: Rio Feisal
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Rio Feisal
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira