KPK mulai panggil saksi kasus Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif

KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SL.


“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Budi mengatakan para saksi tersebut terdiri atas YK selaku aparatur sipil negara (ASN), serta FAT, PP, dan RB selaku pihak swasta.

Baca juga: KPK dalami kegiatan Sirajudin Lasena di Jakarta sebelum kena OTT

Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, tercatat hanya RB yang memenuhi panggilan lembaga antirasuah tersebut.

Kasus tersebut bermula saat KPK pada 21 September 2026 menangkap SL dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai berjumlah Rp200 juta terkait kasus tersebut.

Baca juga: KPK duga Sirajudin Lasena dapat Rp11,27 miliar sejak jabat Pj Bupati Bolmut

Menurut KPK, SL diduga melakukan dugaan korupsi sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023-2024, dan saat menjadi Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030.

Dalam kurun waktu tersebut, KPK menduga SL memeras pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dan meraih Rp130 juta.

KPK juga menduga SL memperoleh gratifikasi sebanyak Rp11,14 miliar selama 2023-2026.

Baca juga: KPK sita Rp200 juta terkait kasus Bupati Bolaang Mongondow Utara

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.