KPK kembali panggil sembilan swasta pada kasus dana penanganan bencana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sembilan orang pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.

Budi mengatakan para saksi tersebut terdiri atas FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Dirut PT Indo Artha Multitek, EDA selaku Dirut PT Amarta Indonesia Organizer, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP selaku pihak swasta.

Sebelumnya, pada Senin (9/11), KPK memanggil sembilan saksi yang terdiri atas AS dan J selaku pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, dan DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.

Kemudian, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, serta CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.

Namun, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan KPK.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.

Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.

KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.

Baca juga: KPK panggil sembilan pihak swasta pada kasus dana penanganan bencana

Baca juga: KPK kembali periksa adik eks Kepala BNPB terkait pembagian proyek

Baca juga: KPK dalami aliran uang swasta kepada pihak-pihak di BNPB

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.