Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten dikorupsi, dan tiap kecamatan diduga diminta untuk menyetorkan uang hingga Rp50 juta ke pihak-pihak terkait.
“Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Menurut Budi, KPK saat ini tengah mendalami teknis permintaan uang tersebut.
“Untuk teknisnya, tentu nanti diperdalam lagi apakah langsung dari bupati kepada setiap camat, atau kemudian ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” katanya.
Selain itu, dia mengatakan dugaan korupsi terkait HUT ke-222 Klaten berkaitan dengan pengadaan barang hingga jasa event organizer (EO) atau penyelenggara acara.
Baca juga: KPK dalami jasa penyelenggara acara saat periksa 18 camat di Klaten
“Dalam perayaan tersebut diduga proses pengadaan event organizer atau penyelenggara kegiatan ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Itu berkaitan dengan tersangka MAW selaku pihak swasta dalam perkara ini,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan KPK menduga korupsi tersebut bermula dari proses pengadaan yang dilakukan dengan penunjukan langsung.
“Proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya,” jelasnya.
Ia mengatakan KPK juga menduga pihak swasta tersebut kemudian memberikan sejumlah uang kepada pihak Bupati Klaten.
“Ada dugaan kickback (suap) ya dari pihak swasta kepada pihak Bupati terkait event tersebut. Semuanya masih didalami,” katanya.
Baca juga: KPK panggil 18 camat sebagai saksi kasus Bupati Klaten nonaktif
Oleh sebab itu, dia menyatakan KPK menyayangkan terjadinya dugaan korupsi pada penyelenggaraan HUT ke-222 Klaten.
“Tentu kami menyayangkan ya. Event Hari Ulang Tahun Pemerintah Kabupaten yang di sana mengajak seluruh lapisan masyarakat, bahkan melakukan banyak promosi untuk meningkatkan daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Klaten, tetapi kemudian di belakangnya ada dugaan praktik-praktik korupsi yang terjadi,” ujarnya.
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lain pada 15 Oktober 2026.
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.
Baca juga: KPK periksa Plt Bupati Klaten soal hasil penggeledahan kasus Hamenang
KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.
Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Rio Feisal
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira