KPK duga ada pengondisian audit BPK terhadap laporan Pemkab Pemalang

Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada pengondisian audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan hal tersebut kemudian didalami lembaga antirasuah tersebut dengan memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sekaligus mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah berinisial ALH sebagai saksi pada Rabu (11/11).


“Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) malam.

Baca juga: KPK agendakan pemeriksaan tersangka kasus Klaten pada kasus Pemalang

Menurut Budi, penyidik KPK kemudian menemukan pola yang mirip antara kasus di Klaten dengan Pemalang.

“Ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten, bahwa ada dropping (penghapusan, red.) temuan BPK untuk beberapa audit,” katanya.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang berinisial AW.

Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.

Baca juga: KPK dalami dugaan pemerasan oleh LBS saat periksa Bupati Sorsel

Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.

KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.

Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.

KPK menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.

Baca juga: KPK periksa Plt Bupati Pemalang soal biaya kampanye Pilkada 2024

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.