KPK dalami Rp800 juta yang disiapkan Summarecon untuk pengamanan lahan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami uang Rp800 juta yang disiapkan PT Summarecon Agung Tbk kepada Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya untuk jasa pengamanan lahan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya berinisial HRM sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (11/11).


“PT SMC (Summarecon) ini tidak hanya menyiapkan uang untuk diberikan kepada Kepala Kantah (Kantor Pertanahan) Kabupaten Bogor I dalam pengurusan HGB (hak guna bangunan), tetapi juga menyiapkan sejumlah uang yang kemudian diberikan kepada HRM dalam hal untuk pengamanan lahan-lahan yang dikelola oleh PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) malam.

Sementara itu, dia memandang bahwa keterangan yang diberikan oleh HRM dinilai membantu penyidik KPK.

“Keterangan-keterangan yang diberikan oleh HRM ini kemudian membantu penyidik untuk kemudian bisa mengungkap secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, serta bagaimana PT SMC ini menyiapkan sejumlah uang baik untuk dugaan pemberian suap kepada oknum-oknum di ATR/BPN maupun penyiapan uang lainnya,” katanya.

Pada kesempatan berbeda, HRM menjelaskan uang Rp800 juta tersebut diterima pihaknya dari tim kuasa hukum Summarecon.

“Uang itu dari tim pengacara Summarecon. Uang itu tujuannya diberikan kepada saya untuk membantu,” kata HRM setelah diperiksa KPK sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) sore.

Lebih lanjut dia menjelaskan Summarecon meminta bantuan GRIB Jaya untuk melakukan mediasi.


“Untuk membantu mereka memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon yang luasnya kurang lebih 65 hektare yang di Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah L di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah L di Nganjuk.

Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.