Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proyek-proyek di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten, dan 16 dinas pada Pemerintah Kabupaten Klaten.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa 18 saksi pada Selasa (17/11) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten berinisial HWI.
“Para saksi didalami soal pekerjaan-pekerjaan atau proyek yang dilakukan di dinas-dinas yang bersangkutan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Selain itu, Budi mengatakan KPK meminta keterangan belasan saksi tersebut terkait dugaan penerimaan uang yang diterima HWI.
“Baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati dari hasil tambang, khususnya galian c,” katanya.
Baca juga: KPK panggil camat, Kasatpol PP Damkar Klaten hingga 16 kepala dinas
Para saksi tersebut terdiri atas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Klaten S, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Klaten MAS, Kepala Dinas Pendidikan Klaten ASP, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten MN, dan Kepala Dinas Kesehatan Klaten AB.
Berikutnya, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Klaten TW, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Klaten S, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Klaten PEH, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Klaten AW.
Kemudian, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Klaten LRD, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Klaten PAW, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Klaten AP, dan Kepala Dinas Perhubungan Klaten SP.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Klaten IK, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PW, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten AM.
Baca juga: KPK agendakan pemeriksaan tersangka kasus Klaten pada kasus Pemalang
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.
KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.
Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Rio Feisal
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira