KPAI harap Sekolah Rakyat optimalkan akses pendidikan anak disabilitas

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengharapkan penyelenggaraan program Sekolah Rakyat memperluas akses dan memberikan akomodasi yang inklusif bagi pemenuhan hak pendidikan anak-anak penyandang disabilitas.

"Melalui momentum revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta sinergi penguatan kelembagaan bersama Kementerian Sosial, KPAI mendorong agar sistem pendidikan nasional ke depan dapat memberikan kepastian hukum dan ruang inklusif bagi anak-anak disabilitas," kata Ketua KPAI Aris Adi Leksono selepas pertemuan terbatas dengan jajaran Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, katanya, penguatan tata kelola Sekolah Rakyat juga harus mampu merangkul kelompok anak-anak yang menghadapi kerentanan khusus, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini sering terhambat akses pendidikannya.

Hal ini sebagaimana hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan KPAI menemukan banyak anak penyandang disabilitas dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berisiko masuk dalam kategori anak tidak sekolah (ATS).

Baca juga: Kemensos bekali 800 SDM Sekolah Rakyat perkuat tata kelola

Kondisi tersebut, menurut dia, terjadi lantaran aktivitas bimbingan yang mereka terima di lembaga sering belum terintegrasi ke dalam nomenklatur sistem pendidikan nasional, baik formal maupun nonformal, sehingga luput dari dukungan fasilitas pembiayaan negara, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Nah kehadiran Sekolah Rakyat yang berbasis asrama atau boarding school ini tentu diharapkan tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan dan anak putus sekolah dari keluarga prasejahtera, tetapi juga menyediakan standar pengasuhan, perlindungan, serta fasilitas aksesibilitas yang memadai bagi tumbuh kembang anak-anak penyandang disabilitas secara setara dan bermartabat," kata dia.

Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dirancang memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini mengusung konsep pengentasan kemiskinan terpadu dengan mengintegrasikan berbagai layanan unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini telah beroperasi 182 Sekolah Rakyat, baik rintisan maupun terintegrasi. Fasilitas ini menampung 44 ribu siswa jenjang SD, SMP, SMA yang didukung ribuan guru, wali asrama, dan wali asuh.

Sebanyak 100 Sekolah Rakyat di antaranya sudah memiliki gedung permanen, sebagai bagian dari target besar pembangunan 500 sekolah permanen hingga tahun 2029.

Baca juga: Kemensos gandeng KPAI perkuat pengawasan dan perlindungan anak di SR

Baca juga: KPAI dorong Kemensos jemput anak korban TPPO di Singapura

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.