Kompolnas ingatkan Polri transparan dalam penanganan kasus penyadapan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan Polri untuk tetap transparan dalam penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal untuk mencegah kemunculan isu liar di masyarakat.

“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa.

Menurut Anam, publik memiliki kepentingan besar terkait peristiwa penyadapan itu mengingat beberapa pihak yang disadap juga merupakan tokoh publik.

Dia berharap kepolisian dapat memberikan penjelasan secara berkala sehingga kasus penyadapan itu tidak dikaitkan dengan isu-isu lain.

Baca juga: LPSK sebut enam saksi kasus dugaan penyadapan ajukan perlindungan

“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” katanya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.

Para tersangka yang merupakan personel Polri diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.

Penyadapan tersebut dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.

Selain itu, para tersangka juga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Baca juga: Pemerintah antisipasi penyalahgunaan alat sadap usai kasus penyadapan

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.