Komnas HAM minta Polri usut dugaan kekerasan saat aksi di Yogyakarta

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polri mengusut dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat dalam pengamanan aksi penyampaian pendapat di Yogyakarta pada 10 November 2026.

“Komnas HAM memberikan atensi serius terhadap dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan berlebih Kepolisian dalam merespon aksi penyampaian pendapat dan berkumpul di Yogyakarta pada 10 November 2026,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Kamis.

Komnas HAM melakukan pemantauan sejak 11 November 2026 berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun, Komnas HAM menerima laporan dugaan tindakan represif aparat yang berujung pada penangkapan 154 orang, termasuk 12 anak. Komnas HAM juga menerima informasi mengenai pengepungan kawasan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada malam 10 November hingga dini hari.

Dalam kronologi yang disampaikan Polda DIY, aksi berlangsung di sejumlah lokasi, antara lain Kantor Gubernur, DPRD DIY, dan Titik Nol Kilometer. Aksi awalnya berlangsung damai hingga sekitar pukul 18.00 WIB, sebelum berlanjut ke kawasan Tugu Yogyakarta.

Sekitar pukul 20.07 WIB, kelompok yang belum diketahui identitasnya dilaporkan melakukan tindakan anarkis di luar gedung DPRD dengan melempar batu, petasan, dan bom molotov ke arah petugas. Aparat gabungan kemudian menembakkan gas air mata dan mendorong massa ke arah utara hingga kawasan bundaran UGM.

Komnas HAM menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat dan berkumpul merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mengatur hak berkumpul untuk maksud damai serta menyampaikan pendapat di muka umum.

Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjadi landasan pelaksanaan hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi.

Namun, pembatasan terhadap hak tersebut harus mengacu pada Pasal 28J UUD 1945, yakni ditetapkan berdasarkan undang-undang untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis.

Dalam konteks pengamanan aksi, Komnas HAM juga menekankan penerapan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan tersebut menjadi pedoman bagi kepolisian agar penggunaan kekuatan dalam menjalankan tugas tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM.

Komnas HAM meminta Kapolri mengusut aparat yang terbukti melakukan kekerasan atau menggunakan kekuatan secara berlebihan, termasuk dugaan tindakan memasuki kawasan kampus UGM. Kepolisian juga diminta memastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan sesuai prinsip HAM.

Komnas HAM turut meminta pembebasan peserta aksi yang menyampaikan pendapat secara damai, pemberian bantuan hukum, serta evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan demonstrasi.

Lembaga tersebut juga meminta Kapolri dan Panglima TNI memastikan aparat bertindak profesional dan akuntabel, menghormati HAM, serta menjaga supremasi sipil. Masyarakat diimbau menyampaikan pendapat secara damai dan tidak melakukan tindakan kekerasan.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.