Komnas HAM minta Polda DIY bebaskan peserta aksi tanpa bukti kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) segera membebaskan peserta aksi unjuk rasa yang tidak terbukti terlibat kekerasan atau tindak pidana, serta memastikan seluruh proses pemeriksaan berlangsung sesuai prinsip hak asasi manusia (HAM).

Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menegaskan setiap orang yang diamankan harus diperiksa secara objektif dan sesuai prosedur, dengan menjamin akses terhadap pendampingan hukum.

“Setiap orang yang diamankan harus dipastikan keterlibatannya melalui proses pemeriksaan yang sesuai prosedur. Apabila tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam tindakan kekerasan, kami meminta agar yang bersangkutan segera dibebaskan,” ujar Putu dalam pertemuan dengan Kapolda DIY Irjen Pol. Langgeng Purnomo di Markas Polda DIY, Yogyakarta, Rabu (11/11).

Komnas HAM juga meminta kepolisian membuka akses komunikasi dan memberikan informasi yang jelas kepada keluarga mengenai keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang masih menjalani pemeriksaan. Permintaan itu disampaikan setelah Komnas HAM menerima informasi mengenai orang tua yang belum mengetahui keberadaan anggota keluarganya yang diamankan.

Selain itu, Komnas HAM meminta Polda DIY memastikan peserta aksi memperoleh pendampingan hukum dan layanan kesehatan. Berdasarkan interaksi langsung dengan sejumlah peserta aksi yang diperiksa, masih terdapat beberapa orang yang mengalami luka dan membutuhkan penanganan medis.

Putu menekankan bahwa tindakan pengamanan, penangkapan, dan penahanan harus memenuhi prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian juga harus menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai, termasuk di lingkungan akademis.

Komnas HAM mencermati informasi mengenai 157 orang yang diamankan dalam rangkaian aksi pada 20 Oktober, 28 Oktober, dan 10 November 2026. Berdasarkan penjelasan Kapolda dalam pertemuan tersebut, 21 orang terindikasi masih di bawah umur atau termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan telah dikembalikan kepada orang tua. Sejumlah peserta lainnya masih menjalani identifikasi dan pemeriksaan.

Dalam penjelasan awal itu, terdapat pula dua orang yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan menggunakan bom molotov dan sedang diproses sesuai ketentuan hukum.

Komnas HAM menegaskan penanganan dugaan tindak kekerasan harus tetap dilakukan melalui proses hukum, termasuk terhadap pihak yang terbukti melakukan provokasi atau kekerasan. Namun, tindakan individu tidak boleh menjadi dasar untuk menggeneralisasi seluruh peserta aksi sebagai pelaku kerusuhan.

Lembaga tersebut juga mengingatkan kepolisian agar menjalankan prosedur pengendalian massa sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Dari hasil pengamatan dan interaksi langsung dengan sejumlah orang yang diperiksa di Polda DIY, Komnas HAM menemukan peserta aksi dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Gadjah Mada, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Janabadra, dan STIE YPKN. Beberapa mahasiswa telah menjalani gelar perkara dan dilepaskan, sedangkan sebagian lainnya masih diperiksa.

Dalam perkembangan pada 12 November 2026, Polda DIY mengonfirmasi kepada Komnas HAM bahwa dari 157 orang yang diamankan, sebanyak 154 orang telah dikembalikan kepada keluarga. Sementara itu, dua orang diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY setelah dinyatakan positif narkoba, dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti berupa bom molotov, senjata tajam, dan petasan.

Komnas HAM menyatakan belum ada pembicaraan mengenai pembentukan tim pencari fakta bersama Polda DIY. Meski demikian, lembaga tersebut akan terus memantau penanganan perkara untuk memastikan proses berlangsung sesuai prosedur, transparan, berkeadilan, dan berdasarkan hukum.

Baca juga: Komnas HAM dorong kampus jadi ruang aman kebebasan berekspresi

Baca juga: Polda DIY tetapkan dua tersangka dalam kericuhan saat unjuk rasa

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.