Komnas HAM: BRAN jadi harapan penyelesaian konflik agraria

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) menilai kehadiran Badan Reforma Agraria (BRAN) menjadi harapan dalam penanganan dan pencegahan konflik agraria yang berkeadilan, berlandaskan hukum, dan mengedepankan perlindungan HAM.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah di Jakarta, Jumat, mengatakan BRAN menjadi lembaga sangat penting dan strategis yang cukup lama ditunggu oleh masyarakat, mengingat konflik agraria selama ini terjadi bertahun-tahun menemui jalan yang cukup sulit dan penuh tantangan.

Sebagai bentuk sinergi dalam penanganan dan pencegahan konflik agraria berbasis HAM, Komnas HAM menyerahkan dokumen resmi berupa Peta Jalan Penanganan Konflik Agraria Berbasis HAM yang telah disusun oleh Komnas HAM selama kurang lebih dua tahun.

Ia menjelaskan, peta jalan tersebut memuat strategi komprehensif mengenai reformasi kelembagaan, perbaikan tata kelola, reformasi hukum, hingga langkah-langkah preventif agar konflik pertanahan tidak terus berulang.

"Kami menekankan juga pendekatan HAM seperti apa yang harus digunakan BRAN dalam menangani kasus-kasus pertanahan," kata Anis.

Komnas HAM tengah menjajaki kerja sama kelembagaan dengan BRAN. Komitmen itu dibahas dalam pertemuan dengan Kepala BRAN Jenderal Pol Prof Dedi Prasetyo di Kantor Komnas HAM siang tadi.

Anis menyebut, Komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan akaj menindaklanjuti kerja sama teknis bersama BRAN, khususnya dalam memetakan kasus-kasus agraria prioritas yang dapat dikolaborasikan untuk segera diselesaikan.

Menurut dia, langkah ini krusial mengingat banyak masyarakat yang mengalami kebingungan dan kesulitan mengakses keadilan akibat konflik pertanahan yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

"Masyarakat ini kan sudah menunggu. Banyak kasus agraria yang sifatnya multi-years, ada yang lima tahun bahkan lebih, belum selesai. Masyarakat mengalami kebingungan karena akses terhadap keadilan sulit ke banyak lembaga. Jadi harapan terhadap BRAN ini sangat besar," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Internal Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo menyoroti latar belakang kepemimpinan BRAN yang berasal dari unsur kepolisian. Menurutnya, hal tersebut menjadi nilai tambah tersendiri untuk melakukan tindakan dan pengambilan keputusan yang lebih responsif, serta terkoordinasi di lapangan.

"Tentunya dengan adanya Badan Reforma Agraria ini kami berharap penyelesaian konflik agraria ini bisa lebih cepat dan berkeadilan. Tidak semata-mata penyelesaian secara hukum, tetapi juga harus bisa memberikan rasa keadilan bagi para korban," ujar Prabianto.

Ia menambahkan, latar belakang kepolisian yang dimiliki jajaran pimpinan BRAN diharapkan mampu mendorong efektivitas kerja sama kelembagaan.

"Tentunya karena latar belakang beliau-beliau (BRAN) ini dari kepolisian, dalam mengambil tindakan maupun mengambil keputusan bisa lebih cepat dan lebih terkoordinir," katanya

Prabianto menambahkan dengan latar belakang kepolisian, Kepala BRAN bisa lebih cepat mengambil keputusan dan tindakan.

"Tentunya karena latar belakang beliau-beliau ini dari kepolisian, dalam mengambil tindakan maupun mengambil keputusan bisa lebih cepat dan lebih terkoordinir. Harapannya sekali lagi, mereka bisa lebih memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat," tegasnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.