Pengalaman ini (kekerasan terhadap perempuan) nyaris tidak terdengar. Dari hampir 12 ribu berita misalnya tentang kekerasan di Papua dalam setahun, hanya 16 yang secara khusus memberitakan kekerasan terhadap perempuan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang 2020 hingga 2026 ada sebanyak 61 kasus kekerasan terhadap perempuan di Papua, yang diduga melibatkan aktor negara.
"Sepanjang tahun 2020 sampai 2026 kami mencatat ada 95 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Tanah Papua. Nah, dalam 61 kasus diantaranya, terduga pelakunya itu adalah aktor negara. Ada yang sebagai pelaku langsung maupun melalui pembiaran penanganan laporan yang bermasalah," kata Anggota Komnas Perempuan Daden Sukendar di Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya dalam media brifing bertajuk "Mendengar Suara Perempuan Papua".
Baca juga: Komnas HAM minta KSP dorong kebijakan kurangi kekerasan di Papua
Menurut dia, perempuan Papua banyak yang menghadapi dampak konflik, risiko kekerasan berbasis gender, pengungsian, hilangnya ruang hidup dan sumber mata pencarian, hingga meningkatnya beban pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan keluarga.
"Perempuan kehilangan ruang aman di rumahnya, ruang gerak ketika bersuara dan ruang hidup ketika tanah, hutan, sungainya juga dirampas dan tercemar. Mereka mengungsi. Di pengungsian juga belum tentu aman. Jadi tanah dan ruang hidupnya dirampas," kata Daden Sukendar.
Pihaknya juga menyoroti minimnya pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan di Papua selama ini.
"Pengalaman ini (kekerasan terhadap perempuan) nyaris tidak terdengar. Dari hampir 12 ribu berita misalnya tentang kekerasan di Papua dalam setahun, hanya 16 yang secara khusus memberitakan kekerasan terhadap perempuan," katanya.
Baca juga: Pemprov ajak orang tua di Papua perkuat parenting cegah kekerasan anak
Komnas Perempuan mendorong dilakukannya pendekatan di Papua yang mengutamakan perlindungan warga sipil dan mengedepankan dialog.
"Pendekatan keamanan yang selama ini dijalankan di Tanah Papua perlu diubah menjadi pendekatan yang mengutamakan perlindungan warga sipil dan juga penghormatan atas hak asasi manusia dan tentunya dialog yang damai," kata Daden Sukendar.
Kegiatan media brifing ini digelar untuk menyambut peringatan 25 tahun otonomi khusus Papua pada 21 November 2026.
Baca juga: Gubernur Papua Pegunungan serukan setop kekerasan terhadap warga sipil
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Anita Permata Dewi
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira