Komisi X DPR siap kawal penanganan 377 kasus dugaan pelanggaran TKA

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief menyampaikan pihaknya siap mengawal penanganan 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua.

'Kami di Komisi X DPR akan mengawal kasus ini sampai tuntas demi memastikan penanganan berjalan objektif dan akuntabel. Pendidikan karakter dan kejujuran harus tetap menjadi panglima tertinggi di sekolah,” kata Habib Syarief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurutnya, pengawasan parlemen itu patut dilakukan demi menjaga komitmen reformasi mutu dan moralitas pendidikan nasional.

Berikutnya, ia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk membuka secara transparan hasil investigasi terhadap 377 dugaan pelanggaran TKA itu. Ia menuntut penindakan dan sanksi tegas dijatuhkan kepada seluruh oknum yang terbukti merusak integritas evaluasi pendidikan nasional.

“Temuan 377 dugaan pelanggaran, termasuk 14 kasus yang masuk kategori berat, harus menjadi perhatian serius. Kami mendesak Kemendikdasmen membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik,” ujar dia.

Kemudian, ia memperingatkan Kemendikdasmen bahwa pembiaran terhadap aksi kecurangan berisiko meruntuhkan kepercayaan masyarakat atas kredibilitas standar kelulusan dan peta mutu akademik nasional. Kejujuran serta asas keadilan bagi jutaan siswa yang mengerjakan ujian secara mandiri wajib dilindungi instrumen negara.

“TKA merupakan instrumen penting untuk memetakan kemampuan akademik peserta didik sehingga integritasnya harus dijaga. Dugaan pelanggaran yang tidak ditangani tuntas berpotensi menggerus kepercayaan publik,” ucapnya.

Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat ditemukan 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua, dengan 14 kasus di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan ratusan temuan tersebut berasal dari dua gelombang pelaksanaan TKA, yakni 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua.

“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni.

Dari keseluruhan temuan, pihaknya mencatat sebanyak 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

Baca juga: Ombudsman RI dukung TKA perkuat pengawasan dan pemenuhan hak murid

Baca juga: Kemendikdasmen perkuat mutu vokasi, 1.4 juta murid SMK ikut TKA

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.