Komisi III siap lembur bahas RUU Perampasan Aset agar cepat disahkan

Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan anggota komisinya siap lembur untuk membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset agar aturan tersebut bisa segera disahkan.

Menurut dia, Komisi III DPR sejauh ini sudah membahas sepertiga Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait perubahan-perubahan dari substansi usulan pemerintah dalam RUU tersebut.

"Kita berharap bisa cepat, kalau bisa hari ini lembur, besok lembur, Kamis lembur," kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Baca juga: Panja sepakati perubahan judul RUU Perampasan Aset

Sejalan dengan rapat pembahasan substansi RUU, menurut dia, Komisi III DPR RI juga tetap menggelar rapat untuk menerima masukan dari sejumlah akademisi dan praktisi hukum.

Setelah sepertiganya dibahas pada pekan lalu, dia mengatakan bahwa tiga perempat DIM sisanya yang belum dibahas, akan dibahas pada Senin ini. Kemungkinan, kata dia, rapat tersebut digelar hingga malam.

Di samping itu, dia memastikan rapat-rapat mengenai RUU Perampasan Aset hanya akan digelar di kompleks parlemen. Termasuk, kata dia, hingga rapat konsinyering dan rapat lainnya tidak ada yang digelar di luar parlemen.

"Enggak ada konsinyering di hotel-hotel, itu nggak ada, ya. Semua di sini. Saya harap teman-teman bisa mengikuti jalannya pembahasan RUU Perampasan Aset," kata dia.

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset pada Senin ini, sejumlah DIM yang dibahas meliputi perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana, upaya penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan, hingga pembentukan badan baru yang mengelola aset hasil tindak pidana.

Baca juga: Komisi III DPR: RUU Perampasan Aset pertegas hukuman mati koruptor

Baca juga: DPR: RUU Perampasan Aset atur hasil investasi bodong kembali ke korban

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.