Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RJ Moh. Rano Alfath menegaskan pemulihan kerugian korban tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Ia mengatakan substansi dalam RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tersebut telah disetujui pada pembicaraan tingkat I, yakni dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

"Alhamdulillah, yang kami perjuangkan masuk, uang korban harus kembali kepada korban. Ini salah satu substansi penting RUU Perampasan Aset," ujar Rano dalam keterangannya.

Rapat kerja itu mengagendakan laporan panitia kerja, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, serta pengambilan keputusan tingkat I dan penandatanganan naskah RUU beserta penjelasannya.

Ia mengatakan kesepakatan tingkat I ini lahir dari proses perjuangan panjang yang melibatkan pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR bersama pemerintah.

Rano juga menyampaikan apresiasi perhatian dan pengawalan Sufmi Dasco Ahmad selama proses pembahasan.

"Ini perjuangan yang cukup panjang. Pimpinan dan anggota Komisi III bekerja bersama, menyerap aspirasi masyarakat dan mendalami masukan ahli. Bapak Sufmi Dasco Ahmad juga terus mengawal sampai pembahasan ini bisa dituntaskan dan disepakati pada tingkat I," ujarnya.

Menurut Rano, pengaturan pengembalian aset kepada korban menjadi jawaban atas masalah yang terus berulang dalam penanganan kejahatan, terutama penipuan investasi dan perkara lain yang berdampak luas bagi masyarakat.

Selama ini, korban tidak pidana sering menghadapi proses panjang untuk memperjuangkan pengembalian dana, meskipun pelakunya telah diproses hukum.

"Bagi korban, pelaku dihukum itu penting, tetapi mereka juga membutuhkan uangnya kembali untuk melanjutkan hidup. Ada tabungan keluarga, biaya pendidikan anak, sampai modal usaha yang hilang. Pemulihan inilah yang harus mendapat prioritas," katanya menegaskan.

Rano menambahkan perampasan aset harus memperkuat kemampuan negara mengambil kembali hasil kejahatan sekaligus memulihkan hak pihak yang dirugikan.

"Kalau kerugiannya dialami masyarakat, hak masyarakat itu harus dipulihkan. Hasil perampasan aset harus bisa digunakan untuk mengembalikan kerugian kepada korban yang berhak, melalui mekanisme hukum yang jelas," ujarnya.

Rano juga menyoroti pentingnya pendataan korban yang akurat serta pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, penelusuran dan pengamanan aset sejak awal penanganan perkara akan sangat menentukan peluang pemulihan kerugian.

"Pelaku tidak boleh tetap menikmati hasil kejahatan, sementara korban menanggung kerugian sendirian. Untuk itu, aset harus segera ditelusuri dan diamankan agar peluang pengembaliannya kepada korban tetap terjaga," katanya.

Usai disetujui pada tingkat I, pembahasan RUU Perampasan Aset akan berlanjut ke pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

"Hari ini kita sudah menyelesaikan satu tahapan penting. Perjuangan ini akan terus kami kawal sampai pengesahan dan pelaksanaannya, supaya masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya," terangnya.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright ยฉ ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA ยท Laily Rahmawaty

At a glance

Topic
World
Country
๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉ ID
Publisher language
ID
Added to Allnira