Koalisi pemerintah Jepang dan oposisi ajukan RUU pengurangan kursi DPR

Tokyo (ANTARA) - Koalisi pemerintah Jepang bersama salah satu partai oposisi utama pada Kamis mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada parlemen untuk memangkas 31 kursi di Majelis Rendah.

Pengajuan tersebut diambil setelah ketiga partai mencapai kesepakatan melalui pembahasan yang menghasilkan kompromi terkait besaran pengurangan kursi.

RUU yang diajukan oleh Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, mitra koalisinya Japan Innovation Party (JIP), serta partai oposisi Democratic Party for the People, mengurangi usulan awal pemangkasan 45 kursi yang seluruhnya berasal dari alokasi perwakilan proporsional.

RUU tersebut juga mengubah formula pembagian kursi untuk memberikan keuntungan bagi partai-partai kecil.

Ketiga partai berupaya menargetkan RUU dapat disahkan dalam masa sidang parlemen saat ini yang berlangsung hingga pertengahan Desember.

Dukungan dari ketiganya diperkirakan cukup untuk memastikan pengesahan di Majelis Tinggi, yang memiliki kewenangan lebih rendah dan saat ini tidak dikuasai mayoritas oleh kubu pemerintah.

JIP sebelumnya mendorong pemangkasan sebanyak 45 kursi. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah partai oposisi, yang sebagian besar anggotanya di Majelis Rendah terpilih melalui sistem perwakilan proporsional dengan alokasi 176 kursi.

Pembahasan RUU tersebut sempat tertunda setelah partai-partai oposisi memboikot persidangan pada masa sidang parlemen sebelumnya musim panas ini.

Pengurangan 31 kursi tersebut dihitung berdasarkan proyeksi penurunan populasi Jepang sebesar 6,7 persen antara 2015 dan 2030, yang diterapkan terhadap jumlah anggota Majelis Rendah saat ini sebanyak 465 orang.

RUU itu juga mencakup penggabungan dua blok perwakilan proporsional di wilayah Jepang bagian barat. Saat ini, terdapat 11 blok perwakilan proporsional di seluruh Jepang.

Selain itu, RUU tersebut akan mengubah ambang batas perolehan suara bagi kandidat yang kalah dalam pemilihan di daerah pemilihan beranggota tunggal, tetapi tetap memperoleh kursi melalui daftar perwakilan proporsional.

Ambang batas tersebut akan dinaikkan dari sepersepuluh menjadi seperenam dari total suara sah di daerah pemilihan terkait.

Setelah disahkan, undang-undang tersebut direncanakan mulai berlaku pada 2027, bersamaan dengan revisi Undang-Undang Pemilihan Jabatan Publik yang diperkirakan akan diajukan ke parlemen tahun depan.

Sumber: Kyodo

Baca juga: Jajak pendapat sebut dukungan terhadap Takaichi turun 49,1 persen

Baca juga: PM Jepang Takaichi rombak kabinet, pertahankan tiga menteri utama

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.