Jakarta (ANTARA) - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengapresiasi DPR atas pengesahan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan koalisi buruh yang diterima Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

“Kami pimpinan DPR menerima kawan-kawan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang menyampaikan terima kasih karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 itu sudah disahkan dan dinyatakan berlaku,” ucap Dasco usai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR berdialog dengan perwakilan koalisi buruh yang menyampaikan apresiasi, aspirasi, sekaligus masukan terkait UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dasco mengimbau koalisi buruh untuk tetap fokus pada perjuangan menyejahterakan kelompok pekerja dan menghiraukan narasi di media sosial yang membingkai koalisi buruh dengan narasi negatif.

“Yang penting teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan,” katanya.

DPR, imbuh dia, berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi yang intensif dengan pemerintah, buruh, dan pengusaha agar kondisi ekonomi Indonesia semakin baik.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan UU Pelindungan Ketenagakerjaan disusun oleh parlemen secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak.

Oleh karenanya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengapresiasi sinergisitas antara DPR dan gerakan buruh. Sinergi diharapkan tidak hanya terjalin saat proses penggodokan undang-undang, tetapi juga setelahnya.

“Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia 90 persen kekuatan buruh yang ada di koalisi ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap Pak Dasco, khususnya, dan seluruh pimpinan DPR yang sangat luar biasa,” kata Andi Gani mewakili koalisi.

Dia pun menegaskan gerakan buruh akan senantiasa setia kepada konstitusi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi diundangkan setelah Rapat Paripurna DPR menyetujui regulasi baru itu pada Selasa (6/10).

Pengesahan tersebut merupakan tindak lanjut Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang antara lain meminta pembentuk undang-undang memisahkan pengaturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fath Putra Mulya

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira